Logo

Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 12:05 UTC

Sidang Etik, Irjen Eko Hadi Santoso Dipecat dari Polri dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Irjen Pol Eko Hadi Santoso saat mengikuti sidang kode etik atas dugaan pelanggaran penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan pihak lain. Foto: Polri TV

JATIMNET.COM, Jakarta – Irjen Pol Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan tersebut dijatuhkan setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) menyatakan Eko melakukan pelanggaran berupa akses ilegal menggunakan perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, majelis KKEP menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Eko Hadi, yakni sanksi etika dan administratif.

"Terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika, yakni perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Trunoyudo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 17 November 2026.

BACA: Presiden Prabowo Temui 10 Eks Kapolri di Tengah Heboh Dugaan Penyadapan Listyo 

Selain dinyatakan melakukan perbuatan tercela, Eko juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri.

Menurut Trunoyudo, hasil persidangan mengungkap perbuatan illegal access yang dilakukan Eko dengan memanfaatkan alat teknologi milik kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.

Putusan tersebut merupakan hasil sidang KKEP yang berlangsung di ruang sidang Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa, 17 November 2026. Persidangan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 18.00 WIB.

BACA: Polri Tetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai Tersangka Baru Kasus Dugaan Penyadapan Presiden 

Atas putusan tersebut, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding.

Trunoyudo menegaskan, penindakan terhadap Eko merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memperkuat pengawasan dan penegakan disiplin internal. Langkah tersebut sekaligus menjadi implementasi program Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengenai bersih ke dalam.

Menurutnya, program tersebut menempatkan integritas setiap anggota sebagai landasan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepolisian.

"Polri senantiasa berupaya menjalankan penegakan kode etik secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan asas equality before the law tanpa memandang jabatan dan pangkat. Tidak ada impunitas dalam penegakan hukum internal," ujarnya.

BACA: Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Diduga Sadap Komunikasi Presiden, Jadi Tersangka dan Ditahan 

Putusan terhadap Eko Hadi menjadi perkembangan penting dalam penanganan dugaan penyalahgunaan teknologi kepolisian untuk penyadapan ilegal. Sebelum menjatuhkan sanksi, majelis KKEP terlebih dahulu memeriksa sembilan saksi untuk mendalami perbuatan yang disangkakan kepada mantan pejabat Bareskrim Polri tersebut.

Sebelum Eko, Polri juga telah menggelar sidang kode etik yang hasilnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dalam kasus yang sama.

Dalam kasus penyadapan tersebut, mantan Kapolri yang kemudian menjadi Kepala Staf Presiden, Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut menjadi tersangka utama yang memerintahkan para jenderal bintang dua tersebut untuk melakukan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto melakukan alat sadap canggih milik Polri.