Logo

Kejati Jatim Tetapkan Kepala DLH sebagai Tersangka Korupsi Dinas ESDM

Reporter:,Editor:

Senin, 16 November 2026 22:00 UTC

Kejati Jatim Tetapkan Kepala DLH sebagai Tersangka Korupsi Dinas ESDM

Kepala DLH yang juga mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Nur Kholis ditahan Kejati Jatim terkait kasus dugaan korupsi pungli, Senin, 16 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Timur (ESDM Jatim) bertambah menjadi lima orang. Terbaru, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menetapkan Nur Kholis sebagai tersangka.

Nur Kholis merupakan Kepala Dinas ESDM Jatim periode Januari hingga 31 Agustus 2024. Saat ini, dia menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, penetapan tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan terhadap empat tersangka sebelumnya.

"Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur," kata Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin, 16 November 2026.

Dalam penyidikan, Nur Kholis diduga memerintahkan Kepala Bidang Pertambangan berinisial OS dan Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah berinisial ED untuk meminta uang kepada para pemohon izin di luar ketentuan resmi.

Penyidik menemukan pungutan terhadap tujuh pemohon izin pada Bidang Pertambangan dengan total Rp1,105 miliar. Sementara pada Bidang Geologi dan Air Tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama Maret hingga September 2024 dengan nilai Rp133,5 juta.

"Sehingga total keseluruhan jumlah punglinya adalah senilai Rp1.238.500.000," ujar Punia.

Dari total pungutan tersebut, Nur Kholis diduga menerima bagian sebesar Rp687,5 juta. Rinciannya, Rp552,5 juta berasal dari Bidang Pertambangan dan Rp135 juta dari Bidang Geologi dan Air Tanah.

Penyidik juga menyita barang bukti yang diduga berkaitan dengan penerimaan uang tersebut. Barang bukti itu berupa uang tunai Rp615 juta dan emas batangan seberat 50 gram.

"Penyitaan uang tunai dilakukan pada 11 Agustus 2026 dan telah mendapatkan penetapan izin penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya," jelas Punia.

Sebelum Nur Kholis, Kejati Jatim telah menetapkan empat tersangka dalam perkara ini. Mereka yakni AM selaku Kepala Dinas ESDM Jatim periode Agustus 2024 hingga 2026, OS selaku Kepala Bidang Pertambangan, H selaku Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah, serta ED selaku Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah.

Dari empat tersangka tersebut, tiga orang telah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sementara OS diketahui telah meninggal dunia.

Atas perbuatannya, Nur Kholis disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penyidik juga menerapkan sangkaan alternatif Pasal 12 huruf B UU Tipikor juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 undang-undang yang sama serta UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nur Kholis langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026. Ia ditahan di Cabang Rutan Kelas I Surabaya pada Kejati Jatim.