Logo

Empat Tersangka Korupsi KUR Mikro BNI Jember Ditahan Kejati Jatim  

Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 06:00 UTC

Empat Tersangka Korupsi KUR Mikro BNI Jember Ditahan Kejati Jatim

 

Kejati Jatim menahan empat tersangka kasus korupsi penyaluran KUR Mikro BNI Jember, Senin malam, 16 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet.

JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Tbk Cabang Jember periode 2021–2023.

Empat tersangka itu masing-masing berinisial A, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Titipan Barokah. Kemudian, JAC selaku Sekretaris Pokmas Titipan Barokah, HAP selaku mantan PGS BNI Kalisat, serta ASH selaku Ketua Pokmas Karomah Jaya Mandiri.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan penetapan empat tersangka itu berlangsung pada Senin, 16 November 2026.

Tahapan tersebut merupakan perkembangan terbaru penyidikan dugaan penyalahgunaan penyaluran dana KUR Mikro di BNI Cabang Jember. “Jadi, malam ini ditetapkan empat orang (tersangka),” kata Punia.

Menurutnya, penyalahgunaan penyaluran KUR oleh keempat tersangka diduga melalui bekerja sama dengan pimpinan cabang BNI. Tujuanya, untuk menyalahgunakan kewenangan dalam pemberian fasilitas KUR.

"Modusnya adalah penyalahgunaan terhadap penyaluran KUR, yaitu dengan cara bersama-sama pimpinan cabang BNI menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan menerima sejumlah uang dengan total Rp105 juta," jelas Punia.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil penghitungan penyidik, dugaan korupsi yang melibatkan JAC, A, dan HAP mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.955.008.424 atau sekitar Rp2,95 miliar.

Nilai tersebut merupakan bagian dari total kerugian negara dalam perkara penyaluran KUR Mikro BNI Cabang Jember yang mencapai Rp41.487.138.481 atau sekitar Rp41,48 miliar.

Penghitungan kerugian negara tersebut mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur dengan nomor PE.0403/SR tertanggal 7 April 2026.

"Ini merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebanyak Rp41.487.138.481 sebagaimana penghitungan dari BPKP Perwakilan Jawa Timur," tutur Punia.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Mereka juga dijerat dengan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kejati Jatim selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk kepentingan penyidikan. "Terhadap para tersangka telah dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan," katanya.