Logo

Kejati Jatim Ungkap Pemerasan Izin Tambang, Tujuh Pemohon Diduga Setor Rp1,105 Miliar

Reporter:,Editor:

Selasa, 17 November 2026 05:00 UTC

Kejati Jatim Ungkap Pemerasan Izin Tambang, Tujuh Pemohon Diduga Setor Rp1,105 Miliar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang juga mantan Kepala Dinas ESDM, Nur Kholis saat digelandang ke Rutan Kelas 1 Surabaya cabang Kejati Jatim, Senin, 16 November 2026. Foto: Khaesar/Jatimnet

JATIMNET.COM, Surabaya – Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) mengungkap dugaan praktik pemerasan terhadap tujuh pemohon izin pertambangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam perkara tersebut, penyidik menemukan dugaan penyerahan uang dengan total mencapai Rp1,105 miliar.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim I Gede Punia Atmaja mengatakan, praktik pemerasan itu diduga memanfaatkan kewenangan dalam proses penerbitan izin pertambangan. Para pemohon yang telah memenuhi persyaratan administrasi justru mengalami hambatan saat mengurus perizinan.

"Untuk pertambangan, pada izin pertambangan itu terhadap tujuh orang pemohon izin. Nilai totalnya adalah Rp1.105.000.000," kata Punia, Selasa, 17 November 2026.

BACA: Kejati Jatim Tetapkan Kepala DLH sebagai Tersangka Korupsi Dinas ESDM 

Dia menjelaskan, pihak yang memiliki kewenangan diduga sengaja menghambat penerbitan izin dengan berbagai alasan. Padahal, seluruh dokumen dan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon telah dinyatakan lengkap.

Situasi tersebut membuat para pemohon berada dalam tekanan hingga akhirnya menyerahkan sejumlah uang agar izin yang mereka ajukan segera diterbitkan.

"Kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C, sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan. Nah, kemudian terjadilah yang namanya pemerasan," ujarnya.

Punia menegaskan, dugaan pemerasan tersebut berbeda dengan tindak pidana suap. Dalam praktik suap, pemberi dan penerima uang sama-sama memiliki kepentingan. Sementara dalam pemerasan, pemberian uang diduga terjadi karena tekanan dari pihak yang mempunyai kewenangan.

BACA: Uang Pungli ESDM Jatim Diduga Masuk Kantong Nur Kholis 

Besaran uang yang diserahkan setiap pemohon bervariasi. Penyidik masih mendalami rincian nominal yang diterima serta lokasi masing-masing pemohon izin pertambangan tersebut.

"Totalnya itu bervariasi. Nanti kami informasikan lagi, kami update," katanya.

Kejati Jatim juga masih mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dan menelusuri aliran uang yang diduga berasal dari praktik pemerasan tersebut.

Dalam pengusutan perkara ini, penyidik telah menetapkan mantan kepala dinas bernama Nur Kholis sebagai tersangka. Dia diduga berperan mengarahkan praktik pemerasan terhadap para pemohon izin pertambangan.

Penyidik juga mengungkap keterlibatan dua kepala bidang berinisial O dan ED. Keduanya disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, meskipun pejabat berinisial O telah meninggal dunia.