Moratorium transmigrasi di Kalteng berakhir tahun ini

Kalteng Cari Transmigran Ke Tiga Provinsi di Pulau Jawa

Dyah Ayu Pitaloka

Senin, 11 Februari 2019 - 11:21

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang mempromosikan sejumlah kawasan transmigrasi baru kepada pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Promosi dilakukan setelah moratorium transmigrasi berakhir di tahun 2019.

“ Kami pada 2019 membuka kembali kawasan transmigrasi baru. Yaitu di Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalteng, R Syahril Tarigan di Palangka Raya, Senin 11 Februari 2019.

Selain Lamandau, sejumlah Kabupaten lain juga telah menetapkan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Beberapa di antaranya meliputi Kapuas, Gunung Mas dan Sukamara. Berbeda dengan Lamandau, tiga kabupaten ini masih harus menyelesaikan sejumlah tahap untuk mulai beroperasi sebagai wilayah transmigrasi. Tahapan yang harus dijalani seperti kerjasama antara kabupaten penerima dan pengirim, dilanjutkan antar provinsi hingga pengesahan oleh kementerian.

"Hal ini dilakukan, agar nantinya perencanaan, pendanaan dan hal lainnya yang diperlukan, sudah terpadu antara pemerintah daerah, provinsi dan pusat," tegas Syahril.

BACA JUGA: Harga Bawang Merah Turun, Disperindag Salahkan Petani

Ada pula sejumlah Kabupaten yang sedang dalam tahap mempersiapkan RKT, meliputi Barito Utara, Kotawaringin Barat serta Murung Raya. Penetapan RKT harus melalui studi kawasan guna memastikan tersedianya lahan atau tidak.

Berakhirnya moratorium juga disambut dengan keinginan bertransmigrasi dari sejumlah kepala keluarga (KK). Saat ini Syahril menyebut terdapat 25 kepala keluarga (KK) lokal yang ditempatkan di Lamandau. Menyusul berikutnya sebanyak 100 KK dari Jawa Tengah dan 50 KK lokal.

Kalteng juga mulai mempromosikan kawasan transmigrasi kepada provinsi lain yang selama ini telah menjajaki RKT. Yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Promosi kawasan diharapkan diikuti dengan survei lokasi dari provinsi tersebut. Tujuannya untuk memastikan kegiatan transmigrasi berhasil dan para transmigran yang terdaftar tidak kembali ke kampung halamannya. "Sebab biaya pengiriman transmigran ditanggung oleh pemda pengirim, sehingga mereka akan terlebih dulu memastikan potensi daerah yang dituju," kata Syahril.

BACA JUGA: Pemerintah Siapkan Skema KUR untuk Nelayan dan Petani Garam

Berakhirnya moratorium transmigrasi sendiri menurutnya sebagai imbas dari penetapan Kalteng sebagai salah satu pelaksana konsep 'Food Estate', sehingga memerlukan banyak tenaga kerja khususnya petani guna menyukseskan program tersebut. Food Estate adalah sebuah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi, meliputi pertanian, perkebunan hingga peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang sangat luas.

"Salah satu langkah yang dinilai paling tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yakni melalui pembukaan kembali kawasan transmigrasi baru,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga

loading...