JATIMNET.COM, Surabaya – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menghapuskan tunjangan profesi bagi guru. Pria yang pernah menjabat Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu berjanji menjadi tameng mempertahankan kebijakan tersebut.

“Walau sudah dijelaskan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati), Saya ingin menegaskan lagi, bahwa itu adalah kabar bohong atau hoax,” ujarnya saat memberikan kuliah umum bagi mahasiswa sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI di Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Kamis 6 September 2018.

Dia mengatakan isu penghilangan tunjangan sertifikasi bagi guru itu selalu muncul saat tahun kampanye seperti ini.

Presiden RI ke-7 itu menegaskan siap menjadi yang terdepan jika rencana itu benar-benar direalisasikan. “Saya siap di depan membela guru,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta rakernas.

Presiden juga mengatakan, tidak ada alasan apapun bagi pemerintah untuk mengurangi apalagi memberhentikan Tunjangan Profesi Guru. Menurutnya hak tersebut merupakan imbalan yang memang seharusnya diperoleh guru atas pengabdian profesi.

Ketegasan Jokowi ini membuat guru merasa lega, lantaran isu ini sudah meresahkan selama beberapa bulan terakhir.

Pada kesempatan tersebut, presiden mengapresiasi peran Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terlahir menjadi bagian perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Menurutnya, organisasi yang beranggotakan kaum intelektual ini telah berjasa memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan bangsa melalui pendidikan.

“Peran PGRI sangat strategis dalam menggerakkan organisasinya ke seluruh negeri. Teruslah berjuang dan berbakti kepada bangsa dan negara,” tandas Presiden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur, Soekawo mengatakan bahwa jumlah mahasiswa di Jatim sebanyak 721.682 orang, sedangkan perguruan tinggi negeri (PTN) berjumlah sepuluh dan jumlah perguruan tinggi swasta (PTS) mencapai 326. Adapun mahasiswa PTN sebanyak 209.463 orang dan mahasiswa PTS adalah 512.219 orang.

Dalam kuliah umum yang dihadiri oleh kurang lebih tiga ribu orang dari kalangan pengurus besar PGRI beserta pengurus ranting, pimpinan perguruan tinggi dan kepala sekolah PGRI, serta para mahasiswa baru dan civitas academika UNIPA, Presiden turut meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) PGRI yang akan digelar hingga 7 September 2018.