JATIMNET.COM, Mojokerto - Menteri Hak Asasi Manusia  RI Natalius Pigai menjenguk para korban dugaan keracunan hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih dirawat di RSUD Prof dr Soekandar, Kabupaten Mojokerto, Rabu, 14 Januari 2026.

Dalam kesempatan ini, Pigai memberi perhatian khusus pada kondisi psikologis ratusan anak yang terdampak keracunan.

Ia menegaskan bahwa proses pemulihan mental perlu berjalan seiring dengan penanganan medis agar anak-anak tidak mengalami trauma berkepanjangan.

“Anak-anak harus dipulihkan secara psikologis supaya mereka tidak takut dan tetap bisa menerima program yang sama ke depannya,” ujar Pigai.

Menurutnya, tanggung jawab pemulihan tersebut tidak hanya berada di satu pihak. Namun, menjadi kewajiban bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta tenaga kesehatan. Pigai menilai, keberlanjutan program MBG tidak boleh terhambat akibat trauma yang dialami para korban.

BACA: Dugaan Keracunan MBG di Mojokerto, Anggota DPRD Jatim Minta Evaluasi Total SPPG

Selain meninjau kondisi pasien, Pigai juga memastikan adanya langkah pembenahan pada sistem penyediaan makanan untuk mengembalikan rasa aman bagi siswa dan orang tua.

“Petugas yang memasak, mendistribusikan, dan menyajikan makanan akan diganti. Ini bagian dari upaya trauma healing agar anak-anak yakin tidak lagi dilayani oleh pihak yang sama,” jelasnya.

Pemicu keracunan massal di Mojokerto ini diduga bersumber dari menu soto ayam produksi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Bina Bangsa Semarang 3 yang didistribusikan pada Jumat, 9 Januari 2026.

Hingga kini, jumlah warga yang terdampak tercatat sebanyak 411 orang. Mayoritas di antaranya merupakan pelajar dari berbagai jenjang pendidikan.

Data Pemerintah Kabupaten Mojokerto mencatat, dari total 70 dapur SPPG yang beroperasi, hanya satu dapur yang diduga melanggar prosedur.

BACA: Korban Dugaan Keracunan MBG di Mojokerto Bertambah, 112 Anak Masih Dirawat

Kendati demikian, pemerintah pusat tetap akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Sementara proses hukum dari dugaan keracunan hidangan MBG ini sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian.

Pigai juga mendorong Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk rutin menggelar rapat koordinasi setiap tiga hingga empat bulan. Koordinasi ini diminta melibatkan unsur Muspida, perangkat daerah terkait, camat, kepala desa, tokoh masyarakat, Badan Gizi Nasional, serta pengelola SPPG.

“Kehadiran saya untuk memastikan agar ke depan program ini berjalan maksimal, profesional, dan sesuai prosedur,” tegasnya.