Jatim Butuh Regulasi untuk Kucurkan Bantuan Kebencanaan

Baehaqi Almutoif

Jumat, 5 April 2019 - 14:15

JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki landasan hukum untuk menyalurkan bantuan bagi korban bencana di wilayahnya. Belum adanya regulasi menyulitkan Pemprov Jatim dalam mengucurkan bantuan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, regulasi setingkat peraturan gubernur (Pergub) dibutuhkan dalam melakukan identifikasi santunan yang tepat diberikan kepada korban bencana alam.

"Ternyata kita membutuhkan regulasi baru. Setingkat pergub untuk bisa dijadikan referensi misalnya kalau tanggap darurat," ujar Khofifah di Surabaya, Kamis 4 April 2019.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Monitoring Kerugian Gempa Sumenep

Dalam korban bencana gempa bumi di Kepulauan Sumenep misalnya, kata dia, belum ada acuan yang dipakai untuk mengidentifikasi bantuan. Konsesinya untuk kualifikasi seperti apa dan dalam jumlah berapa belum ada aturan yang dipakai.

Seperti perbaikan rumah terdampak atau rusak berat, mantan Menteri Sosial ini belum ada hitungan konsesi yang harus dikeluarkan Pemprov Jatim. Selama ini, pemprov memberikan santunan secara porsi kemampuan anggaran.

Saat ini, Khofifah mengaku tengah menyusun Pergub tersebut yang di dalamnya terdapat juga titik kerawanan bencana alam, potensi yang dapat menimpa kabupaten/kota.

BACA JUGA: Gempa Magnitudo 5,0 Guncang Sumenep

Sementara itu, Kepala BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono mengatakan, untuk bencana gempa bumi di Pulau Raas dan Sapudi, tim penilaian dikirim untuk mengecek kerusakan akibat gempa.

"Sekarang ada tim assesmen ke sana perintahnya Bu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa). Dari tim BPBD Provinsi, Bakorwil Pamekasan, serta ada dari (Dinas PU) Cipta Karya berangkat ke sana," kata Suban.

Tim penilai tersebut yang selama ini dipakai untuk mengidentifikasi bantuan. Berapa jumlah bantuan yang dibutuhkan.

Baca Juga

loading...