Jadi Gerbang Penyelundupan Sampah, Ecoton Desak Pemerintah Perketat Impor

Khoirotul Lathifiyah

Selasa, 21 Mei 2019 - 23:01

JATIMNET.COM, Surabaya – Lembaga kajian ekologi dan konservasi lahan basah, Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation), mendesak pemerintah memperketat gerbang impor menyusul temuan penyelundupan sampah plastik dan kotoran rumah tangga ke Indonesia.

Desakan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu, Ecoton juga berkirim surat ke Sucofindo, perusahaan di bidang pengawasan pengawasan, pengawasan, dan pengkajian.

BACA JUGA: Aksi Ecoton Desak Australia Cegah Penyelundupan Sampah Plastik

Direktur Ecoton Prigi Arisandi mengatakan penyelundupan itu berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif. Sejak Februari 2019, melalui 11 perusahaan di Jawa Timur, sampah plastik impor itu terdeteksi mencemari daerah aliran sungai Brantas.

Menurut dia, negara-negara pengekspor sampah plastik ke Indonesia, di antaranya Amerika, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris. “Sampah tersebut adalah botol minuman, sachet, kantong kresek, popok, sepatu, dan beragam barang bekas,” katanya melalui pernyataan tertulis yang diterima Jatimnet.com, Selasa 21 Mei 2019.

BACA JUGA: Mikroplastik Belum Masuk Baku Mutu Peraturan KLHK

Selain menemukan penyelundupan sampah plastik, Ecoton juga mendapati ada 12 industri kertas yang membuang limbah cairnya ke aliran sungai Brantas. Padahal dalam kandungan limbah cair itu terdapat serpihan mikroplastik, yang meliputi fiber dan fragment.

Menurut dia, 12 industri itu juga mendatangkan bahan baku impor, dalam bentuk kertas bekas daur ulang yang bercampur sampah plastik. Impor sampah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Undang-Undang nomor 32 tahun 20019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca Juga

loading...