Rabu, 17 February 2021 06:20 UTC
SERAH TERIMA. Serah terima jabatan Bupati Jember Faida kepada Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Rabu, 17 Februari 2021. Foto: Faizin Adi
JATIMNET.COM, Jember – Jabatan Bupati Jember periode 2016-2021 Faida resmi berakhir, Rabu, 17 Februari 2021. Kepemimpinan Pemkab Jember dilanjutkan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Jember yang juga Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Hadi Sulistyo yang ditunjuk Gubernur Jawa Timur.
Upacara serah terima jabatan dilakukan di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember. Dalam sambutannya, Faida mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas kesalahan selama lima tahun terakhir menjabat.
“Saya titipkan Jember kepada Plh. Bupati Jember. Tidak ada yang perlu ditangisi, karena semua sudah ketetapan dari Tuhan,” ujar Faida.
BACA JUGA: Pelantikan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tunggu Putusan Sela MK
Usai acara, Faida mengatakan akan menghabiskan waktunya bersama keluarga. “Saya juga akan kembali kepada kerja sosial kemanusiaan seperti sedia kala,” tutur dokter yang juga pemilik rumah sakit swasta di Jember dan Banyuwangi ini.
Kepada seluruh masyarakat, Faida meminta agar bersatu untuk mendukung tugas Plh Bupati Jember. “Abaikan perbedaan, turunkan egonya masing-masing dan hentikan perselisihan yang tidak perlu. Hentikan sabotase dan ketakutan-ketakutan melaksanakan tugas yang tidak perlu,” ujar Faida.
Tidak sedikit pun, Faida dalam sambutannya menyinggung tentang Bupati Jember terpilih Hendy Siswanto. Begitu pula saat ditanya wartawan tentang pesan untuk Bupati terpilih, Faida tak menjawabnya.
“Kepada Plh Bupati, saya pesan agar bisa menjalankan tugas dengan baik,” kata Faida.
Adapun Plh Bupati Jember Hadi Sulisyo saat memberikan sambutan menyatakan hanya menjalankan tugas sehari-hari sebagai bupati dengan kewenangan yang sempit. “Saya tidak akan melakukan kebijakan yang strategis yang bisa mengubah dampak hukum, antara lain organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran,” tutur Hadi.
BACA JUGA: Bupati dan Wabup Jember Terpilih akan Benahi Birokrasi dan Infrastruktur
Termasuk soal APBD 2021 yang hingga kini belum dimiliki Jember, Hadi mengaku tidak bisa membahasnya. “Itu bukan kewenangan saya. Hal yang bersifat strategis, saya akan konsultasikan ke Pemprov karena ada keterbatasan saya selaku Plh,” katanya.
Saat ditunjuk sebagai Plh Bupati Jember, Hadi mengaku mendapat pesan khusus dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. “Saya diminta untuk menyatukan kelompok yang berseberangan. Transisi ini bisa berjalan dengan mulus dan lancar,” kata Hadi.
Penunjukkan Hadi sebagai Plh Bupati dilakukan bersamaan dengan penunjukkan Plh Bupati/Wali Kota untuk 15 kepala daerah lain di Jawa Timur. Mereka menjabat sebagai Plh Bupati/Wali Kota hingga pelantikan Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih hasil Pilkada 2020 dilakukan.
“Saya tidak tahu sampai kapan, itu kewenangan dari Mendagri,belum ada keputusan kapan pelantikan definitif,” ujar Hadi.
BACA JUGA: Bupati Faida Lantik Dirut PDAM di Sisa Masa Jabatan, DPRD Jember Anggap Nuansa Politis
Sebelumnya, terjadi kekisruhan birokrasi di Pemkab Jember akibat kebijakan Faida dalam melakukan beberapa kali rotasi jabatan ASN yang dianggap tidak sesuai Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Mendagri sempat memberikan peringatan dan meminta Faida membatalkannya namun tidak dilakukan. Hingga akhirnya pengembalian jabatan dilakukan Wabup Jember KH Muqit Arief saat menjabat Plt Bupati Jember ketika Faida cuti kampanye di masa Pilkada 2020.
Setelah Faida kembali menjabat setelah masa cuti kampanye usai, Faida kembali melakukan mutasi jabatan ASN yang dianggap tidak loyal. Akibatnya, terjadi perpecahan di birokrasi Pemkab Jember hingga membuat Wabup Jember, Sekda Jember, dan ratusan ASN menyatakan mosi tak percaya pada Bupati.
Faida dan beberapa pejabat Pemkab Jember juga sempat diperiksa oleh Inspektorat Kemendagri, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Inspektorat Pemprov Jatim. Hingga akhirnya masa jabatan Faida usai dan diganti Plh Bupati yang ditunjuk Gubernur.
Hubungan Faida dan DPRD Jember juga 'memanas' hingga pembahasan RAPBD 2020 dan 2021 tak selesai dan berdampak pada program kerja Pemkab Jember termasuk dalam penanggulangan bencana alam.