JATIMNET.COM, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengingatkan tentang banyaknya investor global yang ingin memiliki saham perusahaan rintisan Indonesia berlevel Unicorn.

Menurutnya, mayoritas investor ingin mengincar kepemilikan data kegiatan ekonomi masyarakat, yang kemudian diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan tidak perlu heran jika saat ini banyak perusahaan Unicorn (perusahaan rintisan bervaluasi satu miliar dolar AS), yang diminati investor global. Padahal perusahaan tersebut tergolong baru dan belum begitu menjanjikan.

BACA JUGA: Menkeu Upayakan Pajak Avtur Setara Dengan Negara Lain

“Begitu banyak unicorn yang masih baru, begitu banyak orang berinvestasi, mereka hanya 'membakar' uang, karena ingin tahu mining-nya (penambangan data) yang bisa menjadi aset. Kemudian valuasi asetnya akan muncul, dan aset itulah yang diincar,” ujar Menkeu, Senin 25 Februari 2019.

Ia menganalogikan nilai kepemilikan data ekonomi masyarakat saat ini sama dengan nilai komoditas tambang di Indonesia, yang dulu menjadi incaran perusahaan-perusahaan global.

Saat ini, lanjut Sri Mulyani, data ekonomi masyarakat adalah komoditas paling berharga. Korporasi-korporasi besar tidak perlu melakukan survei dalam setiap kegiatan riset bisnis, jika sudah menguasai data ekonomi masyarakat.

“Tidak perlu ada survei, data dari Bukalapak, Tokopedia, Shoppee bisa dibuka. Data adalah komoditas tambang baru. Kalau dulu tambang masih timah, batu bara, berlian, sekarang siapa manusia terkaya semuanya tidak terkait dengan sumber daya alam, tapi sesuatu yang berhubungan dengan data dan teknologi,” urainya.

BACA JUGA: Ini Tanggapan Menkeu Terkait Pidato Ketua MPR

Perburuan data itu adalah implikasi dari terjadinya revolusi industri 4.0 saat ini. Semua misi bisnis, kata dia, banyak yang beralih untuk berorientasi pada konsumen sentris.

“Sekarang ini data jadi sangat penting, dan berikutnya adalah pengelolaan datanya,” ujar menkeu.

Oleh karena itu, ia mengingatkan BPJS Kesehatan untuk mengelola secara hati-hati dan tetap menjaga prinsip kerahasiaan (confidentiality) dan keamanan (security) dalam pengelolaan data sampel yang mewakili kepesertaan dan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (ant)