JATIMNET.COM, Surabaya - Merebaknya pandemi Covid-19 di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan di daerah tidak lain Surabaya secara global berdampak di berbagai sektor. Baik kesehatan maupun perekonomian.

Hal tersebut, membuat terjadi pembatasan aktivitas masyarakat. Mengatasi hal tersebut harus diatasi bersama, supaya perekonomian bisa tumbuh kembali. Karena itu, Dinas Perdagangan (Disdag) mengajak pelaku usaha tetap berdaya di masa pandemi ini.

Khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) harus terus tetap bergeliat di tengah pandemi, agar ada pemenuhan kebutuhan di masa pandemi.

“Misalnya untuk pemenuhan alat pelindung diri, pembuatan masker kain, baju hazmat maupun kebutuhan lainnya kita memberdayakan UMKM," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Surabaya, Wiwiek Widayati, Selasa, 24 November 2020.

BACA JUGA: 65 Persen UMKM di Jatim Terpuruk Karena Covid-19

Selain itu, lanjut Wiwiek, ruang bagi pelaku usaha untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan mereka juga disediakan. Tentunya ruang atau fasilitas yang disiapkan ini dengan menerapkan protokol kesehatan ketat.

"Kami juga menyediakan ruang atau memberikan pelatihan bagi UMKM dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat," ia menjelaskan.

Sementara untuk sarana promosi dan penjualan, telah dibuka aksesibilitas untuk pemanfaatan marketplace bagi UMKM. Bahkan, pihaknya juga mendorong dan memperkuat UMKM untuk membidik pasar ekspor.

BACA JUGA: Cara Surabaya Bantu Pemasaran Produk UMKM

"Kami juga memfasilitasi dan mengoptimalkan penyediaan sentra atau stand untuk tempat penjualan dan display produk UMKM," ia mengungkapkan.

Meski demikian, pelaku usaha tak bisa lepas dari dampak pandemi itu sendiri. Tentunya hal ini berimbas pula pada omzet penjualan produk mereka. Karenanya, Disdag memfasilitasi UMKM untuk berkoordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dalam mengusulkan Program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Pusat.

"Kita juga berkoordinasi dengan OPD terkait lainnya untuk mengusulkan UMKM dalam program BPUM dari Pemerintah Pusat," ia memungkasi.