Indonesia Tolak Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel

Dyah Ayu Pitaloka

Kamis, 28 Maret 2019 - 13:37

JATIMNET.COM, Surabaya – Indonesia menyatakan Dataran Tinggi Golan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Suriah. Sikap itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri RI Abdurrachman Mochammad Fachir dalam briefing bersama Dewan Keamanan PBB di New York, Rabu 26 Maret 2019, waktu setempat.

Pernyataan itu mengikuti pengakuan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pada Senin 25 Maret 2019.

Trump menandatangani pengakuan kedaulatan Isreal atas Dataran Tinggi Golan, wilayah jajahan Israel.

Trump menandatangani deklarasi itu, di depan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

BACA JUGA: Kemenlu Berencana Permudah Pendidikan Keluarga PMI

Dalam pernyataan yang dicuitkan oleh akun resmi Kementerian Luar Negeri RI @Kemlu_RI, Wamenlu Fachir mengingatkan, agar berbagai rencana mendatang, bertumpu pada parameter yang telah disetujui berdasar resolusi PBB.

Fachir juga menegaskan, jika posisi Indonesia pada prinsipnya adalah mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Republik Suriah, yang telah diduduki oleh Israel di tahun 1967.

Sikap penolakan juga datang dari Suriah, dan negara lain.

Perdana Menteri Luar Negeri Suriah menyebut, pengakuan Trump sebagai serangan secara nyata terhadap kedaulatan wilayah dan integritas Suriah, dilansir dari AlJazeera, Rabu 26 Maret 2019.

“Keputusan itu menjadikan Arab sebagai musuh utama dari negara Arab,” katanya dikutip dari agensi pemberitaan Suriah, SANA.

BACA JUGA: Indonesia Kecam Kekerasan Israel di Palestina

Menteri Luar Negeri Turki juga menyatakan penolakan, atas sikap Amerika Serikat. Sikap yang sama juga akan dilakukan Turki atas berbagai sikap AS terkait Golan, dan juga di dalam PBB.

Liga Arab juga menyatakan, sikap Trump tidak mengubah status area tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, bahwa tindakan Trump tidak akan mengubah status Dataran Tinggi Golan.

“Sikap PBB atas Golan tercermin dalam resolusi yang relevan dari Dewan Keamanan PBB, dan kebijakan itu tidak berubah,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric, Senin.

BACA JUGA: Aksi Perempuan Palestina Menuntut Israel

Resolusi DK PBB, diadopsi secara mutlak oleh 15 angggota DK di tahun 1981, dan mendeklarasikan bahwa keputusan Israel untuk memberlakukan hukum, yurisdiksi dan adiministrasi mereka di Dataran Tinggi Golan yang telah diduduki Israel, adalah batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum internasional.

Resolusi itu juga meminta agar Israel membatalkan keputusannya.

Baca Juga

loading...