Indonesia Butuh Kilang Minyak untuk Tekan Defisit Neraca Perdagangan

JATIMNET.COM, Surabaya – Pengamat ekonomi Hadi Prasetyo menyebut Indonesia membutuhkan pembangunan kilang minyak untuk mengurangi defisit perdagangan luar negeri.

“Sejak Presiden Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kita belum memiliki kilang minyak,” ujar Hadi seusai acara rembuk Migas dan Media, Peluang dan Tantangan Sektor Hulu Migas di Surabaya, Rabu 6 Februari 2019.

Menurutnya, investasi di kilang minyak sangat diperlukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan luar negeri. Keberadaannya dapat memangkas impor yang masih didominasi migas.

Selama ini, lanjut Hadi, Indonesia selalu melakukan ekspor minyak mentah. Begitu sudah jadi, di impor kembali ke dalam negeri. Kondisi tersebut, menurut hitungan Hadi yang pernah menjabat Asisten II Bidang Ekonomi Pemprov Jatim itu sangat merugikan perdagangan.

BACA JUGA: Arcandra: Diperlukan Ladang-Ladang Minyak Raksasa Baru

Meski diakuinya bahwa pembangunan kilang minyak tidaklah mudah. Pasti ada campur tangan politik di dalamnya. “Minyak itu dimanapun sangat berpengaruh kepada pengambilan keputusan nasional. Kalau dilihat keputusan di kilang minyak, tentu ada sesuatu yang merasa rugi,” bebernya.

Sekarang, ungkap Hadi, tinggal ke depan pengambilan keputusan seperti apa. “Hampir semua industri bisnis migas dalam tanda petik sedikit atau banyak ada pertimbangan politiknya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SKK Migas Jabanusa Ali Masyar mengatakan, sebenarnya wacana pembangunan kilang minyak terus mencuat. Salah satu yang dibidik adalah Tuban dengan menggandeng investor asal Rusia Rosneft Oil Company. Namun menjelang realisasi, ada kendala di lapangan.

Masyarakat sekitar disebut menolak pembangunan kilang minyak di wilayah tersebut. “Masalahnya nggak jauh-jauh dari itu. Soal tanah. Gangguannya misal ada yang nggak mau tanahnya dibebaskan,” kata Ali.

BACA JUGA: Pembangunan Kilang Minyak Di Tuban Dimulai

Salah satu solusinya dengan memindahkan kilang minyak di Situbondo. Tetapi rencana tersebut juga batal lantaran Presiden Joko Widodo meminta pembicaraan pembangunan kilang minyak di Tuban dilakukan dengan cara baik-baik.

“Terkahir ini termasuk saya provokasi waktu mendampingi Pak Menteri ESDM (Ignasius Jonan) dengan direksi Pertamina dan Bupati Tuban. Kepada pak Bupati Tuban (Fatkhul Huda) saya minta untuk dibantu, kan sudah dua periode, kalau ini berhasil dibangun di Tuban jadi kenang-kenangan,” sebutnya.

Ali menilai, banyak dampak ekonomi yang dapat dimanfaatkan jika pembangunan kilang minyak direalisasikan. Salah satunya terbukanya kesempatan kerja bagi warga Tuban, selain dapat mengurangi defisit neraca perdagangan.

Berdasarkan data BPS, nilai neraca perdagangan Indonesia Desember 2018 defisit 1,10 miliar dolar Amerika Serikat, yang dipicu oleh defisit sektor migas dan nonmigas masing-masing sebesar 0,22 miliar dolar AS dan 0,88 miliar dolar AS.