Hearing Audit Terminal Bungurasih, Sidoarjo Minta Audensi

Khoirotul Lathifiyah

Senin, 13 Mei 2019 - 23:57

JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi B Bidang Keuangan DPRD Surabaya menggelar hearing (rapat dengar) menanggapi surat dari Kabupaten Sidoarjo, terkait audit Terminal Purabaya (Bungurasih).

“Sidoarjo berpendapat untuk minta audiensi soal audit Terminal Bungurasih,” kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Anugrah Ariyadi, Senin 13 Mei 2019.

Ia menyebutkan, tahun 2003-2017 Surabaya sudah menyelesaikan semua audit senilai Rp 9 miliar lebih. Namun di tahun 2018 hingga akhir 2019 belum disebutkan angkanya, dan hasil audit belum selesai.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Gali Terowongan Antara Terminal Joyoboyo-KBS

Menurutnya, Surabaya sudah taat dengan isi perjanjian dan akan bagi hasil yang mengarah ke konsep bruto. Mari kita tunggu, berapa kewajiban. Surabaya tidak pernah punya utang kepada Sidoarjo,” kata Anugrah.

Ia mengaku tidak ada masalah soal surat yang dikirim Pemkab Sidoarjo karena surat itu sebatas surat piutang.

Sementara itu, Kepala Dishub Surabaya, Irvan Wahyu Drajad mengatakan, Dishub Surabaya tengah menunggu audit dari Kabupaten Sidoarjo.

BACA JUGA: Dishub Jatim: Tidak Ada Penumpang yang Terlantar

Untuk tahun 2018, pihaknya menunggu audit dari BPK. Angka yang dianut pun juga belum ada angka dari Sidoarjo, karena semua menunggu BPK.

Menurutnya, permasalahan yang sebenarnya itu ketika tahun 1991. Kemudian Surabaya berkewajiban membayar 30 persen terhadap bruto.

“Dalam perkembangannya. Banyak peraturan-peraturan baru, yang misalnya Undang-Undang 28 tahun 2009 yang tidak memperbolehkan kita menarik peron, itu turun drastis kita dari segi kontribusi maupun PAD. Sehingga biaya operasionalnya melebihi pendapatannya,” jelas Irvan.

BACA JUGA: Libur Nataru, 228 Petugas Dishub Surabaya Standby di Terminal

Hal itulah yang membuat Dishub ingin mereview perjanjian tersebut. Dan sampai sekarang, ia mengatakan, memang belum ada titik temu antara Surabaya dengan Sidoarjo.

“Dan kami berharap, mungkin nanti dari pemerintah dan dewan bisa mengerjakan bersama,” pungkasnya.

Baca Juga

loading...