JATIMNET.COM, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa beras merupakan komoditas politik yang harus dijaga ketersediaan dan stabilitas harganya bagi masyarakat.

“Beras adalah produk politik. Kalau orang tidak makan, maka bisa revolusi. Maka, beras harus bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat,” ujarnya usai memimpin Gerakan Panen dan Percepatan Tanam di area persawahan Desa Gading, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun, Jumat, 8 Mei 2026.

Oleh karena itu, menurut Khofifah, negara harus menjamin pangan bagi warganya. Sebab, pemenuhan kebutuhan pangan sangat penting selain sektor keamanan dalam suatu daerah.

“Untuk makan harus aman di perut dan harganya terjangkau,” kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial RI ini.

BACA: Sebut Jatim Lumbung Pangan Nasional, Khofifah: Ini yang Harus Kita Jaga

Dengan demikian, peran petani sangat penting dalam menjamin pemenuhan pangan bagi masyarakat. Maka, kesejahteraannya juga harus terjamin agar hasil panen berlimpah dan barokah.

Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan petani, lanjutnya, pemerintah turut andil dengan pemberian bantuan benih, alat mesin pertanian (alsintan), memenuhi ketersediaan pupuk, hingga menjamin stabilitas harga gabah maupun beras.

Selain itu, menjalankan percepatan tanam padi. Di areal persawahan Desa Gading, Balerejo, Madiun langkah itu mulai dijalankan.

“Panen tiga hari, kemudian (lahan) diolah lagi. Maka, butuh treatment agar bisa memaksimalkan hasil padi dan beras di Jatim,” ungkapnya.

Percepatan tanam, lanjutnya, merupakan bagian dari strategi memaksimalkan hasil panen padi di tengah fenomena El Nino. Bahkan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering dari sebelumnya.

“Dengan percepatan tanam, kami ini menjadi bagian dari Indonesia yang berdaulat pangan,” ungkap Khofifah.

BACA: Khofifah Sebut Jatim Pemasok Jagung Terbesar Nasional

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Heru Suseno menjelaskan bahwa percepatan tanam padi harus disertai dengan memaksimalkan irigasi. “Sekarang waktu yang tepat untuk percepatan tanam, karena hujan masih ada,” ujarnya.

Selain itu, percepatan masa tanam juga perlu menerapkan metode teknologi pemukan yang sesuai dengan tingkat keasaman atau PH lahan. Sebab, pada masa tanam normal, lahan dibiarkan sekitar dua pekan setelah panen. Namun, dalam program percepatan ini hanya jeda tiga hari.

“Nanti, aka nada tim pertanian dari dinas yang mengecek ke lapangan dan memberikan treatment khusus untuk mempercepat pengembalian unsur hara tanah,” jelasnya.

Namun demikian, keterlibatan petugas dari Dinas Pertanian masing-masing kabupaten/kota dinilai kurang efektif karena keterbasan personel. “Jika memang diperlukan, maka pengecekan kandungan lahan bisa menggunakan alsintan modern,” ujar Heru.