JATIMNET.COM, Surabaya – DPD Partai Gerindra Jawa Timur menilai masyarakat dipaksa harus bergotongroyong menghadapi wacana era tatanan kehidupan baru atau yang biasa disebut new normal life dalam menghadapi pandemi Covid-19. 

Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengatakan era tatanan kehidupan baru berarti juga berhenti berharap pada pemerintah dalam menangani Covid-19. "Karena itu ini saatnya membangun kemandirian dengan bekal gotong royong," ujar politikus yang akrab disapa Sadad ini, Kamis, 28 Mei 2020. 

Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim itu menyebutkan dalam situasi saat ini masyarakat memang harus berdamai dengan virus SARS CoV-2. Mengingat situasi yang sudah terbilang tidak terkendali lagi. 

BACA JUGA: Hidup Baru bersama Covid-19, Mojokerto Siapkan Puluhan Kampung Tangguh  

Ia mencontohkan beberapa situasi seperti sejumlah rumah sakit yang berhenti menerima pasien, mobilisasi masyarakat tak terpantau meski diterapkan PSBB, hingga bansos tidak tepat sasaran. Maka tidak mengherankan keputusan menggulirkan era tatanan hidup baru sebagai bentuk keputusasaan pemerintah.

"Itu semua adalah situasi yang tak normal, namun kita dipaksa untuk menganggapnya normal," katanya. 

Sadad yakin dalam situasi ini, masyarakat dengan kemandirian dapat memunculkan ketahanan pangan tanpa harus mengandalkan pemerintah. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan yang mereka miliki sekecil dan sesempit apapun untuk memproduksi bahan pangan untuk dikonsumsi sendiri.

BACA JUGA: Probolinggo Siapkan Tiga Desa Tangguh Covid-19, Ini Harapannya

"Sebenarnya, masyarakat juga tidak kalah terpukul dengan adanya PSBB. Namun, bangsa kita memiliki modal sosial yang sangat berharga dalam bentuk gotong royong," ujarnya. 

Pemprov Jatim akan mengujicobakan era tatanan hidup baru di Malang Raya. Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan ada enam poin yang harus dipenuhi tiga pemerintah daerah di Malang Raya untuk menerapkan new normal. 

Dari enam itu, beberapa di antaranya kapasitas fasilitas kesehatan, perlindungan warga yang rentan Covid-19, ketaatan protokol kesehatan, peta sebaran, dan upaya menekan penyebaran dinilai telah memenuhi syarat. Hanya tinggal kajian epidemiologi yang masih harus dilakukan evaluasi sebelum menerapkannya.