JATIMNET.COM, Surabaya - Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Desakan ini mencuat menyusul penyelidikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim atas dugaan kasus korupsi di PT Delta Artha Bahari Nusantara (DABN) Tanjung Tembaga, Probolinggo.

PT DABN diketahui merupakan anak perusahaan dari PT Petrogas Jatim Utama (Perseroda), salah satu BUMD yang berada di bawah naungan Pemprov Jatim.

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim, Hadi Setiawan, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan praktik korupsi yang terjadi di lingkungan perusahaan daerah. Ia menilai, kasus tersebut menjadi sinyal kuat bagi Pemprov Jatim untuk segera memperbaiki tata kelola BUMD agar lebih transparan dan akuntabel.

BACA: Kejati Jatim Mulai Bidik Tersangka Kasus Korupsi PT DABN

“Kami sangat menyayangkan hal itu masih terjadi di BUMD kita, apalagi di anak perusahaan seperti DABN. Kasus ini sudah dalam tahap penyelidikan, dan tentu kami mendorong agar aparat penegak hukum bisa menuntaskan secara transparan,” ujar Hadi saat diwawancarai wartawan, Selasa, 14 Oktober 2025.

Menurutnya, permasalahan di DABN hanyalah satu contoh dari berbagai persoalan yang terjadi di sejumlah BUMD milik Pemprov Jatim. Hadi menilai, masih banyak perusahaan daerah yang pengelolaannya tidak jelas dan kinerjanya stagnan.

“Banyak sekali BUMD yang kehidupannya tidak jelas. Misalnya Kasah Usada, yang memproduksi kasa dan kapas untuk kebutuhan rumah sakit. Produk itu sangat dibutuhkan masyarakat, tapi sekarang keberadaannya juga tidak jelas, hidup segan mati tak mau,” ujarnya.

BACA: Korupsi Jasa Kepelabuhan di Probolinggo, Kejati Jatim Geledah Empat Lokasi

Selain itu, Hadi juga menyoroti kondisi BUMD lainnya seperti Siropen, produsen air minum daerah, yang menurutnya membutuhkan penguatan manajemen agar mampu bersaing di pasar. Ia membandingkan kondisi itu dengan Bank Jatim, yang dianggap memiliki tata kelola relatif baik.

“Bank Jatim itu kuat karena menampung dana APBD. Tapi meski kelihatannya sehat, kesehatannya tetap harus dievaluasi secara berkala agar tidak muncul persoalan di kemudian hari,” tambahnya.

Fraksi Partai Golkar, lanjut Hadi, mendorong Komisi C DPRD Jatim yang menjadi mitra kerja BUMD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, baik terhadap perusahaan induk maupun anak perusahaannya.

BACA: Anggota DPRD Jatim Sumardi Dukung Koperasi Desa Merah Putih, Bersinergi dengan BUM Desa

“Korupsi itu seperti virus. Kalau tidak ada penanganan dan pembinaan, dia akan menyebar dan berdampak luas, termasuk pada kepercayaan investor. Karena BUMD ini bagian dari roda ekonomi daerah, kita harus memastikan semuanya sehat,” tegasnya.

Hadi menambahkan, Fraksi Golkar mendukung penuh langkah Kejati Jatim untuk menuntaskan penyelidikan dugaan korupsi di PT DABN hingga tuntas, agar publik mengetahui secara jelas siapa yang bertanggung jawab dan seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati Jatim untuk menuntaskan kasus ini. Namun yang paling penting, pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi besar-besaran agar kejadian serupa tidak terulang,” pungkasnya.