JATIMNET.COM, Surabaya – Fraksi PPP DPRD Jawa Timur meminta pemerintah provinsi memberikan perhatian kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Usulan tersebut disampaikan dalam pendapat akhir Fraksi PPP DPRD Jatim terhadap Randangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 yang digelar, Kamis, 15 September 2022. 

Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Achmad Sillahuddin mengusulkan pada Gubernur Khofifah Indar Parawansa untuk memberikan program pengembangan masyarakat ekonomi lemah. 

Menurutnya, hal tersebut penting mengingat sebagai antisipasi inflasi akibat kenaikan harga BBM. 

BACA JUGA: BBM Naik, Pemkab Gresik Bentuk Program Perlindungan Sosial Masyarakat

"Kami berharap seharusnya dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19 menuju endemi, serta pencabutan BBM subsidi dan kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak pada inflasi, maka Ibu Gubernur memberikan porsi anggaran yang signifikan untuk program pengembangan ekonomi lemah," kata dia. 

Pihaknya berharap ada program yang berpihak kepada UMKM. Selain itu, juga pelatihan terhadap keterampilan, ekonomi kerakyatan, dan pengembangan produk lokal berbasis daerah. 

Silahuddin juga mengusulkan bank milik pemerintah mempermudah akses permodalan kepada UMKM. "Selama ini sulit dijangkau dan bukan malah sebaiknya," kata dia. 

BACA JUGA: BBM Naik, PKS Jatim Beberkan Dampaknya di Tengah Masyarakat

Terlepas dari itu, Fraksi PPP mengapresiasi efisiensi belanja pegawai sebesar Rp542,7 miliar dari sebelumnya Rp8,477 triliun menjadi Rp7,934 triliun. 

Namun menurutnya, sejak awal penyususan APBD murni sudah bisa dilakukan sesuai database kepegawaian OPD. "Sehingga anggaran tersebut sejak awal dapat diproyeksikan untuk belanja program kegiatan yang berorientasi kemakmuran kemasyarakat," katanya. 

Fraksi PPP juga mengapresiasi tambahan penerimaan daerah dari Rp935,345 miliar lebih yang semula hanya Rp28,449 miliar.