JATIMNET.COM Gresik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp.5 miliar dari P-APBD hingga akhir tahun 2022 dan Rp 23 miliar pada RAPBD tahun 2023. 

Hal dimaksud sebagai bentuk perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak kenaikan BBM 3 September 2022 lalu, dengan memfokuskan pada tiga hal bentuk program perlindungan sosial masyarakat.

Yakni,  bantuan sosial kepada pelaku UMKM, ojek, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja lewat bantuan keuangan program padat karya, dan subsidi transportasi umum.

"Terkait Bansos, kita akan memprioritaskan pada wilayah lokus kemiskinan ekstrim berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial. Agar bisa diberikan secara efektif dan tepat sasaran," kata Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, Kamis 8 September 2022.

Baca Juga: Tolak Kenaikan BBM, PKS Jatim: Membuat Masyarakat Makin Menderita 

Mengenai bentuk bantuan nya, saat ini Pemkab Gresik melalui OPD-OPD yang terkait akan terus mencari formula yang pas sehingga bisa segera diberikan kepada kelompok masyarakat yang terdampak.

Menurutnya, kenaikan harga dan jasa berkaitan erat dengan naiknya harga BBM, namun sebagai informasi data dari BPS mencatat inflasi Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun cenderung rendah dan stabil. 

Tingkat inflasi Kabupaten Gresik pada tahun 2020 cenderung rendah yakni 1,34 persen, pembatasan aktivitas masyarakat saat pandemi Covid-19 mengakibatkan rendahnya permintaan akan komoditas.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Ini 5 Energi Alternatif Penggantinya

Pada tahun 2022 bulan Juli lalu, inflasi Kabupaten Gresik tercatat 3,74 persen yang secara umum masih berada dibawah angka inflasi nasional sebesar 3,85 persen dan angka inflasi Provinsi Jatim 3,95 persen.

Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Malahatul Fardah memantau dalam sepkan ini, terdapat tiga bahan pokok yang berpotensi naik secara bertahap.

Dampak kenaikan BBM Diskoperindag menyatakan akan terus memantau dan akan melakukan berbagai langkah agar harga-harga barang pokok tidak melonjak signifikan.

"Kami terus melakukan inspeksi untuk terus memantau perkembangan harga dengan melibatkan satgas pangan di Kecamatan/Desa. Melakukan operasi pasar, koordinasi dengan koperasi yang ada di pasar guna mengamankan stok barang," pungkasnya.