DPRD Surabaya Keberatan PKL Ditarik Pajak

JATIMNET.COM, Surabaya - Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Mochammad Machmud menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya membebaskan pajak Pedagang Kaki Lima (PKL) dan warung kopi. Apalagi pemkot sudah mendapatkan masukan (pajak) dari hotel, pajak reklame dan lainnya.

"Harusnya pemkot memberi peluang agar PKL tumbuh pesat. Bukan malah menghantui dengan pungutan,” kata Machmud di Gedung DPRD Surabaya, Senin 1 April 2019.

Memang dalam undang-undang disebutkan dan tertera pajak PKL, tapi  tidak boleh membabi buta seperti itu. Harus dikaji dan dilihat situasi di lapangan.

Politisi asal Fraksi Demokrat ini mengatakan keputusan tersebut akan menimbulkan perdebatan dan menambah beban PKL. Bahkan menurutnya, tidak dipungut biaya saja PKL sudah susah.

BACA JUGA: Demi Revitalisasi, Pemkot Surabaya Tertibkan PKL Jalan Panggung

“Hidupnya sudah susah, diobrak-obrak. Apalagi dipunguti pajak. Harus dipikir ulang,” kata Machmud.

Agar pajak PKL ini tidak semakin meresahkan warga Surabaya menengah ke bawah, ia menyarankan pemkot untuk sasar sektor pasar lain, bukan malah menekan pedagang kecil.

“PKL harus bersatu. Kalau bisa tidak mengacu argumennya kepada pemerintah agar tidak dipungut pajaknya itu,” harapnya.

Saat sosialisasi Anti Korupsi dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Parkir, Hotel, Hiburan, dan Restoran), Selasa 26 Maret 2019, beberapa PKL merasa keberatan jika dipungut pajak 10 persen.

Salah satu pemilik usaha cukup terkenal STMJ Pojok Ngagel Nunuk Widayati sempat menanyakan undangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) pada pemilik usaha kaki lima seperti dirinya.

BACA JUGA: Pedagang Hi-Tech Mall Demo Balai Kota Surabaya

Ia mengaku sedikit keberatan jika harus dikenakan pajak 10 persen, atas omzet yang diperolehnya selama satu bulan.

"Saya usul hitungnya dari laba bersih saja, bukan berdasarkan omzet. Karena omzet kita sehari-hari masih dikurangi sewa stand, biaya operasional, dan lain-lain," katanya.

Nunuk berharap pemkot mempertimbangkan keputusan ini. Sebagai warga Surabaya, sebenarnya ia mengaku tidak keberatan membayar pajak, tapi jika tidak sesuai bisa-bisa PKL berontak dan tidak jujur untuk membayar pajak.

Terpisah, Kepala BPKPD Yusron Sumartono menegaskan, dalam penerapan pajak sebenarnya pemkot tidak tebang pilih. Semua usaha yang memiliki omzet di atas Rp 15 juta sudah wajib dikenai pajak 10 persen.

BACA JUGA: KPK Awasi Korupsi di Sektor Pungutan Pajak Hotel

"Kenapa PKL kena pajak? Regulasi tidak memandang itu dari fisik, tapi penyelenggaraan dan omzet sudah melebihi Rp 15 juta setiap bulan maka berkewajiban untuk melakukan wajib pajak. Jadi tidak melihat fisik," tutupnya.

Perlu diketahui Pemkot Surabaya akan menerapkan pajak restoran untuk pedagang kaki lima  dan warung kopi. Pasalnya pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2011 tentang pajak daerah. Pada pasal 10 ayat 5 menyebutkan, bahwa nilai penjualan minimal Rp 15 juta sebulan masuk kriteria obyek pajak.

Mengacu pada batas minimal Rp 15 juta, pedagang nasi bungkus seharga Rp 7 ribu yang bisa menjual 72 bungkus dalam sehari sudah terkena pajak restoran. Sebab, rata-rata omzet dalam sehari bisa mencapai Rp 500 ribu dan Rp 15 juta per bulan.