Senin, 12 August 2019 11:54 UTC
KONSULTASI. Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda Bersama Inspektorat dan Asisten menghadap Kemenpan RB. Foto: IST.
JATIMNET.COM, Situbondo – Terbengkalainya kegiatan belajar mengajar di SDN Kerpang filial SDN 8 Curahtatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo, mendapat reaksi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat.
DPRD meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengevaluasi penempatan Guru Garis Depan (GGD) di Situbondo.
“Hari ini kami bersama Inspektorat dan Asisten menghadap Kemenpan RB meminta agar guru garis depan di Situbondo dievaluasi,” kata Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Janur Sastra Ananda, melalui ponselnya, Senin, 12 Agustus 2019.
BACA JUGA: Belasan Siswa SDN 8 Curahtatal Telantar Selama Delapan Bulan
Menurut Janur, dunia pendidikan merupakan masalah krusial karena menyangkut hak dasar warga negara. Sebelumnya, kata Janur, DPRD telah mendatangi SD filial tersebut, dan menjumpai semua tenaga pengajar adalah honorer.
Padahal sekolah tersebut memiliki guru garis depan, namun mengajar di sekolah induk di SDN 8 Curahtatal. “Ini kan kebalik-balik, di sekolah terpencil diisi honorer, sementara guru garis depan mengajar di sekolah induk,” ujar Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan itu.
Menurutnya, perisitiwa ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah dan pusat. Oleh karena itu, lanjut Janur, dirinya langsung menghadap Kemenpan RB agar ratusan guru garis depan di Situbondo dievaluasi penyebarannya.
BACA JUGA: Sidak Sekolah di Situbondo, Aparat Sita 41 Ponsel Berisi Konten Cabul
Kejadian ini merupakan potret buram dunia pendidikan di Situbondo. Ketersediaan guru di sekolah-sekolah terpencil menjadi salah satu masalah yang harus segera dicarikan solusinya. Sebab hampir sebagian besar sekolah filial diisi guru honorer.
“Saya sudah kroscek langsung dan ternyata guru honorer di sekolah filial itu diangkat kepala sekolahnya, tanpa sepengetahuan Kepala Dinas Pendidikan,” pungkasnya.
Berdasarkan Data dari Badan Kepegawaian Daerah dan Sumberdaya Manusia (BKDSDM), dalam dua tahun ini Pemkab Situbondo menerima 557 guru garis depan. Rinciannya, tahun 2018 menerima 278 guru dan tahun 2019 sebanyak 279. Sebagian besar guru garis depan di Situbondo berasal dari luar kota.
