JATIMNET.COM, Gresik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (DPRD) Gresik siap meniru penanganan kemiskinan yang diterapkan Pemkab Banyuwangi saat ini.

Wakil Ketua DPRD Gresik Nur Saidah yang didampingi Anggota Komisi IV DPRD Gresik Musa menyebut Kabupaten Gresik yang memiliki julukan Kota Industri ternyata angka kemiskinannya masih tinggi.

“Kami studi banding ke Banyuwangi, menambah wawasan, dan pengetahuan bagimana strateginya menurunkan kemiskinan," kata legislator Partai Gerindra ini, Jumat, 25 Februari 2022.

Selain pemerintah, Nur menegaskan pentingnya peran DPRD yang sangat vital dalam merumuskan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, seperti dukungan anggaran pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, pemberian bantuan permodalan, hingga memberikan perhatian kepada anak keluarga korban Covid-19.

“Saat ini kita fokus mengembalikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta penurunan kemiskinan. Jadi kita siap adopsi keberhasilan dari Banyuwangi,” ujarnya didampingi Komunitas Wartawan Gresik (KWG).

BACA JUGA: Wabup Gresik Aminatun Sambangi dan Beri Bantuan Warga Miskin yang Sakit

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banyuwangi Michael Edy Hariyanto yang menerima kunjungan DPRD Gresik menyebut kolaborasi dengan pemerintah daerah adalah kunci.

“Intinya kolaborasi dan kordinasi. Bupati kita sangat enerjik, bersama dewan langsung turun melihat program agar bisa dilaksanakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Menurut Michael, menurunya angka kemiskinan merupakan dampak atau efek domino dari kebijakan branding Banyuwangi yang terus dilakukan hingga banyak investor tertarik menanamkan modal.

Dari investasi tersebut, banyak industri pariwisata yang masuk dan otomatis pengangguran di desa-desa teratasi. Selain itu, pendataan juga menjadi hal yang paling penting dalam problem kemiskinan.

BACA JUGA: KWG - DPRD Gresik Sinau Bareng ke Banyuwangi Bertema Kemiskinan dan Reformasi Birokrasi

Michael menyebut dalam pemulihan ekonomi, pemerintah daerah juga memiliki gerakan ‘Banyuwangi Rebound’. Program ini pun langsung direspons cepat oleh para wakil rakyat.

“Kami sangat mendukung program itu saat ada pandemi. Semua fraksi di DPRD bahkan sepakat tentang program itu, apalagi menyangkut pemerataan ekonomi kerakyatan hingga ke desa-desa,” katanya.

Sebagai catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan di Banyuwangi pada tahun 2010 ada 20,09 persen warga miskin dan tahun 2019 hanya tersisa 7,52 persen.

Sementara menurut data Dinas Sosial Gresik, angka kemiskinan di Gresik tahun 2020 berada di kisaran 12,40 persen. Jumlah ini lebih tinggi dibanding rata-rata angka kemiskinan di Jatim sebesar 11,09 persen.