JATIMNET.COM, Lamongan - DPRD Kabupaten Lamongan mendorong Pemerintah Kabupaten Lamongan agar terus melanjutkan programnya jalan mantap alus Lamongan (Jamula) yang selama ini digaungkannya. 

Seperti yang diungkapkan juru bicara DPRD Kabupaten Lamongan, Imam Fadli, saat Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2022 di ruang rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan pada Senin, 3 April 2023. 

Imam Fadli menyampaikan, Pansus DPRD Kabupaten Lamongan kompak menyampaikan apresiasi atas kinerja dan prestasi yang telah dicapai Bupati Lamongan dalam LKPj Tahun Anggaran 2022, termasuk terealisasinya program prioritas Jamula (Jalan Mantap dan Alus Lamongan). 

"Seperti dilakukannya rekonstruksi sepanjang 41,096 Km dan rehabilitasi jalan sepanjang 0,459 Km, pemeliharaan berkala 3,2 km, dan penggantian jembatan 6 titik. Kami mengapresiasi kepada Bupati atas program tersebut," kata Imam Fadli. 

Imam Fadeli juga mengungkapkan, Pansus juga merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dalam hal ini Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, untuk terus melanjutkan program Jamula pada tahun 2023. Dimana panjang jalan Kabupaten Lamongan mencapai  600 km lebih. Sehingga seluruh jalan di Lamongan ter-Jamula. 

Pansus juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Lamongan atas diterimanya Penghargaan Railway Safety Award dari Kementerian Perhubungan RI. Meski demikian, Pansus DPRD juga merekomendasikan agar Dinas Perhubungan tetap mengontrol PJU yang mati. 

"Masih banyak PJU yang mati. Mohon Dishub selalu mengontrol PJU-PJU yang menjadi tanggungjawabnya. Sehingga tidak sia-sia, ada lampu yang mati, merawat lebih penting," tutur Politisi Gerindra itu. 

Selain itu, masih banyak lagi apresiasi yang diberikan DPRD di antaranya, juga kepada beberapa sektor, seperti tercapainya Pemkab Lamongan melalui Kesbangpol dalam menangkal paham radikalisme dan ekstrimisme yang bertentangan dengan nilai-nilai pancasila.

Serta terlaksananya program pengawasan oleh instansi pengawas pemerintah daerah yang sangat membantu kedisiplinan kinerja internal dalam kaitannya pelaksanaan urusan atau tugas pemerintahan. 

Lalu untuk sektor pendidikan, kata Imam Fadli, Pansus meminta Pemerintah Kabupaten Lamongan agar membuat roadmap dan target penyelesaian pengangkatan honorer guru dan tenaga kependidikan untuk menjadi PPPK, sekaligus perbaikan-perbaikan sekolah yang tergenang air saat musim penghujan agar tidak mengganggu KBM. 

Kaitannya dengan masalah stunting, Pansus berpesan agar Pemkab Lamongan harus membuat roadmap penanganan stunting secara menyeluruh, mengkoordinasikan antar perangkat daerah (Dinas PMD dengan Kader Posyandu, Dinas Kesehatan, Dinas P3A, Dinas PPKB) untuk bersama-sama mengurangi angka stunting melalui program-program yang terpadu. 

Sementara untuk sektor tenaga kerja, ungkap Fadlli, Pansus juga merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan tenaga kerja lokal agar bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan. Dengan begitu, akan menekan tingkat pengangguran terbuka. 

“Memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk bisa berkarya di perusahaan-perusahan Lamongan ini sangat penting, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya,” pungkasnya.