JATIMNET.COM, Probolinggo - Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo, Fernanda Zulkarnain menyoroti masalah program bantuan pemerintah, berupa seragam sekolah bagi pelajar sekolah dasar (SD) dan pelajar sekolah menengah pertama (SMP). 

Fernanda mengingatkan, penyaluran bantuan seragam sekolah tersebut tepat sasaran, mengingat kuota jumlahnya yang terbatas. Itu disampaikannya, saat mengikuti Rapat Banggar bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin 10 Oktober 2022.

Fernanda mengatakan, anggaran bantuan seragam sekolah bagi 2.234 pelajar tersebut, di ambil dari APBD 2023. Di mana peruntukkannya, bagi siswa-siswi yang kurang mampu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Oleh sebab itu, Banggar sangat khawatir jika bantuan tersebut tidak tepat sasaran. Dengan sedikitnya kuota bentuan hanya berjumlah 2.234, dari sekitar  37.500 ribu pelajar,” katanya, Senin 10 Oktober 2022.

Baca Juga: Seragam Sekolah di Surabaya Sebesar Rp 55 Miliar 

Menurut Fernanda, besaran anggaran diproyeksikan sebesar Rp 1 Milliar, supaya nantinya pelajar yang mendapat bantuan  masing – masing mendapat dua setel seragam. Dalam rapat banggar, Fernanda menilai standart pelajar versi Disdikbud kurang akurat.

“Bagaimana jika dari 37 ribu pelajar itu, ada yang tidak masuk DTKS. Padahal seragam sekolah ini merupakan salah satu penunjang Pendidikan, bagaimana kalau ada siswa yang tidak sekolah karena tidak mempunyai seragam,”tanya Fernanda. 

Fernanda menyampaikan, dana sebesar Rp 1 Milliar sangatlah sedikit, karena harga seragam yang masih berupa kain seharga Rp 800 hingga Rp 1 Juta. Oleh sebab itu, Disdikbut diharapkan berkoordinasi bersama Dinas Sosial dan Sekda.

Baca Juga: Seragam dan Perlengkapan Sekolah Gratis bagi Pelajar MBR Mulai Didistribusikan

“Alangkah baiknya, Disdikbud Bersama Dinsos terjun secara langsung pada keluarga pelajar yang tidak mamp. Serta mempertegas standar kelayakan keluarga tidak mampu itu, jangan karena rumahnya berlantai keramik berarti orang kaya,” tegasnya.

Sementara PLT Kepala Disdikbud, Wawan Soegyantono mengamini hal tersebut. Pihaknya, terang Wawan, bakal memeriksa ulang anggaran seragam sekolah tersebut. Di mana anggaran yang ada, sudah semenjak tahun 2021.

Akan tetapi, sampai kini masih belum terealisasi. “Nanti saya akan berkoordinasi lagi dengan dinas sosial, sesuai arahan wakil ketua dewan saat Banggar tadi,” ujarnya.