DPRD Jatim Tunggu Laporan BPK Tentang Dana BOS

Baehaqi Almutoif

Kamis, 23 Mei 2019 - 17:31

JATIMNET.COM, Surabaya - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur memandang serius catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap monitoring pencairan bantuan operasional sekolah (BOS).

Legislatif berharap, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Agus Dono Wibawanto mengatakan, catatan BPK atas laporan keuangan Pemprov Jawa Timur terkait monitoring pencairan BOS dilakukan secara serius.

"Kami ingin ada evaluasi kenapa permasalahan BOS tidak bisa selesai secara tuntas," ujar Agus Dono, Kamis 23 Mei 2019.

BACA JUGA: BPK Minta Pemprov Jatim Merapikan Monitoring Dana BOS

Politisi Partai Demokrat itu mengaku belum menerima secara utuh Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK. Sehingga tidak tahu secara rinci dimana titik permasalahannya. Namun ia berjanji minggu depan akan menelaah secara komprehensif.

"Tapi biasanya akan ditelaah oleh Badan Anggaran (Banggar) terlebih dulu," ungkap anggota komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial itu.

Agus mengaku belum bisa mengambil keputusan politik, karena pihaknya belum mendengar secara langsung keterangan Kepala Dinas Pendidikan terkait hal tersebut.

"Kendalanya apa atau kenapa tidak segera dikerjakan, kita belum tahu," tandasnya.

BACA JUGA: Pemkot Probolinggo Siapkan Sanksi bagi Pelaku Pungli Pendidikan

Sebelumnya, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, jika masing-masing SMA/SMK harus memiliki account number mengenai dana BOS ini.

"Dengan account number, ini bisa dimonitoring anggaran sudah sampai atau belum, sampainya berapa, kepada siapa atau ada anak yang kemudian mundur dari sekolah tapi dananya masih terus cair. Jadi bisa kita monitoring," kata Khofifah, Selasa 21 Mei 2019.

Khofifah berjanji temuan-temuan ini akan dijadikan perhatian khusus sebagai dasar koreksi dan perbaikan di masa mendatang. Pihaknya akan segera menindaklanjutinya sehingga ke depan pengelolaan keuangan dan aset di Jatim akan lebih baik.

Baca Juga

loading...