JATIMNET.COM, Surabaya – Kandasnya Kapal Motor (KM) Arim Jaya di perairan Madura membuktikan carut marutnya sistem transportasi antar pulau di Jawa Timur. Pasalnya, kapal motor yang hendak menyeberang ke Pulau Raas itu diduga tanpa izin berlayar dan tidak berangkat dari pelabuhan resmi.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur M. Mahdi mendorong semua pemberangkatan kapal harus resmi. “Perlu ada sosialisasi, bahwa semua pemberangkatan kapal khususnya untuk penumpang harus melalui dermaga resmi," kata Mahdi, Minggu 23 Juni 2019.

Politisi PPP itu menilai, selama ini banyak kapal yang berangkat melalui dermaga tigak resmi. Terutama penyeberangan antar pulau kecil. Seperti yang terjadi pada Kapal Motor Arim Jaya, yang menyeberang dari Sumenep ke Pulau Raas tanpa melewati Pelabuhan Kalianget.

BACA JUGA: Basarnas Surabaya Temukan Korban ke-21 Penumpang KM Arim Jaya

Mahdi pun meminta Dinas Perhubungan Jawa Timur melakukan pengawas lebih ketat, agar kapal berangkat melalui pelabuhan resmi. “Sebagian besar masyarakat dari kepulauan, berangkatnya kadang-kadang dari tempat sandar tanpa pengawasan,” ungkapnya.

Selama ini, menurut Mahdi, banyak kapal yang tenggelam karena kelebihan muatan. Dinas perhubungan maupun Kantor Kesyahbandaran tidak bisa mengontrol kondisi kapal karena mereka berangkat tidak dari pelabuhan resmi.

Padahal keselamatan tidak bisa dijamin dengan berangkat di luar dermaga resmi. “Di Probolinggo misalnya banyak yang menyeberang ke Pulau Gili Ketapang dan pulau pulau di Madura dengan kapal mereka sendiri,” terangnya.

BACA JUGA: Khofifah Perintahkan Empat OPD Tangani Tenggelamnya KM Arim Jaya

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Fattah Jasin mengakui, KM Arim Jaya yang tenggelam di perairan Sumenep menyalahi aturan. Kapal motor ini berangkat dari Pelabuhan Desa Guwa-guwa, Pulau Ra'as. Sementara pelabuhan tersebut kerap disebut ‘pelabuhan tikus' atau ilegal lantaran tidak di bawah pengawasan pemerintah.

Berbeda dengan kapal yang berangkat dari Pelabuhan Ra'as yang mendapatkan izin dan pengawasan dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kalianget,.

“Kewenangan keselamatan dan pengelolaan pelabuhan itu ada di Kementerian Perhubungan melalui Kantor Syahbandar. Mereka yang menerbitkan izin, apakah kapal itu boleh berangkat atau tidak. Bukan dari Pemprov Jatim atau Dishub Jatim,” kata Fattah.

DPRD Jatim: Banyak Kapal Berangkat dari Pelabuhan Tak Resmi

Berita Populer

Baca Juga