JATIMNET.COM, Surabaya – Kementerian Luar Negeri Brunei menyatakan, jika penerapan Hukum Syariat lebih ditekankan pada pencegahan daripada hukumannya.

Pernyataan itu disampaikan setelah Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan, jika hukuman yang diterapkan Brunei, tidak manusiawi dan kejam, dilansir dari Bbc, Jumat 12 April 2019.

Komisi Tinggi PBB mengirim surat peringatan pada perwakilan Brunei di Genewa, pada 1 April 2019.

Dalam surat tersebut, PBB memperingatkan jika penerapan undang-undang syariat menyalahi standar hak asasi manusia internasional, yang dinyatakan dalam Deklarasi HAM tahun 1948, dan telah diratifikasi oleh Brunei di tahun 2006.

BACA JUGA: Brunei Terapkan UU Syariah Islam secara Ketat

Brunei melanjutkan implementasi hukum baru, setelah meresmikan undang-undang syariat berdampingan dengan undang-undang umum.

Di bawah hukum baru yang berlaku sejak 3 April 2019, seks antara laki-laki sesama jenis dan perzinahan, dihukum mati dengan lemparan batu.

Brunei telah mengirim respon terhadap teguran PBB, melalui Menteri Luar Negeri Dato Eryawan.

Dalam respon yang bertanggal 8 April 2019 itu, Brunei menyatakan jika Undang-Undang Syariat “lebih fokus kepada pencegahan dibandingkan hukuman.

BACA JUGA: Dewan Syariah PPP Jatim Sebut Kasus Rommy Untungkan Prabowo-Sandi

Tujuannya adalah untuk mendidik, mencegah, merehabilitasi dan merawat, daripada menghukum”.

Respon itu juga mengatakan, jika Undang-Undang Syariat tidak mengkriminalkan orientasi seksual, kepercayaan, termasuk relasi seks sesama jenis.

Kriminalisasi atas “perzinahan dan sodomi, dilakukan untuk menjaga kesucian keluarga dan pernikahan dari individu muslim, terutama perempuan,” kata pernyataan itu.

Brunei meminta standar bukti yang tinggi dalam kasus tersebut, sehingga hukuman diduga akan jarang terjadi.

BACA JUGA: Pemuda Palestina Berbagi Cerita Tragedi Kemanusiaan di Banyuwangi

Keputusan Brunei untuk menerapkan undang-undang ketat Islam, memantik kemarahan global, termasuk sejumlah selebritis, seperti George Clooney dan Elton John, yang menyerukan boikot grup hotel milik agensi investasi Brunei, Dorchester Collection.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengatakan pada Kamis, jika ia telah berbicara pada Menteri Luar Negeri Brunei, jika pada praktiknya, hukum sariat tidak mungkin diterapkan.

Keputusan itu menempatkan negara kacil kaya minyak di Asia Tenggara ini, menjadi sorotan dan sasaran kemarahan internasional.

Ditegur PBB Atas Penerapan Hukum Syariat, Ini Respon Brunei

Berita Populer

Baca Juga