Brunei Terapkan UU Syariah Islam secara Ketat

JATIMNET.COM, Surabaya - Brunei Darussalam akan menerapkan hukum syariah di seluruh wilayahnya setelah sempat tertunda sekian tahun. Dalam aturan itu, negara kecil kaya minyak itu akan menerapkan hukum rajam bagi LGBT dan pelaku perzinahan.

Seperti dilansir AFP.com Rabu 3 April 2019, undang-undang yang tegas juga berlaku bagi pencuri, dengan hukuman amputasi tangan dan kaki. Pelaku perkosaan dan perampokan akan mendapatkan hukuman mati. Undang-undang juga menerapkan hukuman mati bagi penghina Nabi Muhammad SAW.

Bagi wanita yang dihukum karena melakukan hubungan seksual sejenis, mendapat hukuman maksimum adalah 40 pukulan tebu atau maksimum 10 tahun penjara. Aturan baru ini berlaku bagi seluruh muslim dan non-muslim yang tinggal di negara tersebut.

BACA JUGA: BI Butuh Tiga Instrumen untuk Kembangkan Ekonomi Syariah

Keputusan ini menjadikan Brunei sebagai negara pertama di Asia yang menerapkan hukum syariah. Dalam pidato publik untuk menandai tanggal khusus dalam kalender Islam, sultan menyerukan ajaran Islam yang lebih kuat tetapi tidak menyebutkan hukum pidana yang baru.

"Saya ingin melihat ajaran Islam di negara ini tumbuh lebih kuat," kata Sultan Hasanal Bolkiah dalam pidato yang disiarkan secara nasional di sebuah pusat konvensi di dekat ibukota Bandar Seri Begawan.

Sultan Hasanal Bolkiah yang sudah memerintah di Brunei selama lebih dari lima dekade, menekankan ingin memberikan pengalaman yang manis dan menikmati lingkungan yang aman dan harmonis. "Saya ingin menekankan bahwa negara Brunei adalah negara yang selalu mengabdikan ibadahnya kepada Allah," ujarnya.

Pada akhir pekan, Pemerintah Brunei mengonfirmasi bahwa aturan ini berlaku mulai Rabu. Keputusan untuk meneruskan hukuman itu telah memicu kekhawatiran di seluruh dunia, dengan PBB menyebut mereka kejam dan tidak manusiawi.

BACA JUGA: Menteri Agama: Hindari Praktek Diskiriminatif dalam Syariah

Adapun selebritis Hollywood, yang dipimpin oleh aktor George Clooney dan bintang pop Elton John, menyerukan agar hotel-hotel milik Brunei diboikot.

Adapun Wakil Direktur Asia di Human Rights Watch, Phil Robertson mengatakan undang-undang syariah merupakan kebiadaban dan aturan kuno. Sedangkan AS mengkritik dengan mengatakan hukuman dalam UU itu bertentangan dengan hak asasi manusia internasional.

"Amerika Serikat sangat menentang kekerasan, kriminalisasi dan diskriminasi yang menargetkan kelompok-kelompok rentan," kata wakil juru bicara Departemen Luar Negeri Roberto Palladino.