Dindik Jatim Perketat Verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu

Baehaqi Almutoif

Rabu, 12 Juni 2019 - 16:37

JATIMNET.COM, Surabaya – Plt Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, Hudiyono mengingatkan masyarakat untuk tidak memalsukan surat keterangan tidak mampu saat Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020.

Pria yang juga menjabat Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Setdaprov Jatim itu meminta persyaratan pendaftaran offline bagi masyarakat tidak mampu tidak dipalsukan.

“Kalau tidak legal bisa menjadi masalah. Karena itu harus ada surat keterangan (tidak mampu), apabila suratnya dipalsu, lurahnya bisa dituntut,” ujar Hudioyono saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu 12 Juni 2019.

BACA JUGA: Dindik Jatim Sarankan Pendaftaran PPDB Tidak di Satu Titik

Untuk mengantisipasi pemalsuan surat keterangan tidak mampu, Hudiyono menyebut pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap proses seleksi administrasi. Selain itu, dia akan mendengar masukan dari masyarakat langsung.

“Apabila masukan dari masyarakat yang menyebutkan calon siswa ini ternyata bukan keluarga miskin dan syaratnya tidak lengkap, akan kita verifikasi lagi," ungkapnya.

Pihaknya memastikan zonasi ini salah satu jalan untuk memudahkan calon siswa mendapatkan sekokah. Sehingga, tidak ada lagi siswa yang tidak mendapat sekolah. Dengan metode ini tidak ada anak yang tidak sekolah pada usia 16-17 tahun.

Pemprov Jawa Timur membuka pendaftaran offline bagi jalur prestasi, jalur perpindahan tugas atau mutasi wali murid, jalur inklusif dan jalur keluarga tidak mampu. Untuk jadwal itu Dindik Jatim memberikan waktu 11-13 Juni 2019 di sekolah tujuan masing-masing.

BACA JUGA: PPDB Zonasi Pakai Google Maps, Pemeriksaan Alamat Memakan Waktu

Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi tanggal 14-15 Juni 2019, kemudian pada 17 Juni 2019 akan diumumkan hasil pemdaftaran offline. “Sekarang sudah beberapa sekolah yang penuh. Tapi ada juga yang masih ada kuota tersisa," Hudiyono menjelaskan.

Pemprov Jawa Timur telah membagi kouta yang terdiri atas zonasi sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen, dan jalur perpindahan orang tua lima persen.

Sementara 90 persennya masing-masing sekolah menerapkan 50 persen kuota dengan memperhitungkan jarak rumah dengan sekolah dan kecepatan mendaftar, sedangkan 20 persen siswa tidak mampu. 20 persen lainnya ditujukan siswa yang memperhitungkan nilai ujian nasional dalam satu zonasi.

Baca Juga

loading...