JATIMNET.COM, Surabaya-Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Saiful Rahman menegaskan bahwa tidak ada moratorium pemerimaan guru tidak tetap (GTT) untuk SMA/SMK negeri di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Meski demikian Dindik Jawa Timur mengimbau agar sekolah melaporkan jika ingin menerima GTT/PTT baru.

“GTT/PTT baru harus laporan ke kami. Harus dianalisa terlebih dahulu. Tidak sembarang bisa menerima GTT baru,” ujar Saiful Rahman saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Timur, Senin 14 Januari 2019.

BACA JUGA: Dari 50 Ribu GTT/PTT Jatim, Berapa Yang Beruntung?

Dindik Jawa Timur mencatat, hingga sekarang total telah ada 21 ribu GTT dan Pegawai tidak tetap (PTT) di seluruh SMA/SMK. Jika dibandingkan dengan jumlah guru dan pegawai tidak tetap yang akan pensiun 2020, kebutuhannya masih kurang sekitar 800 orang.

Karena itu tidak menutup kemungkinan masih dibuka penerimaan GTT/PTT baru. Namun sistem penerimaan nanti, lanjut Saiful Rahman, tidak melalui tahapan ujian. Melainkan harus dilihat terlebih dahulu kebutuhannya. “Bukan ujian, tapi kami evaluasi kebutuhannya. Kita cek,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pemprov Jatim Perbanyak Penerima Honor GTT/PTT

Diakuinya, Pemprov Jawa Timur memang tidak memberlakukan moratorium terhadap GTT/PTT. Jika memang kebutuhan guru dan pegawai tidak tetap dirasa kurang, kemungkinan rekrutmen dilakukan.

Sementara terkait dengan gaji guru pasca kebijakan SPP gratis, Saiful Rahman menegaskan bahwa dalam hal ini guru maupun pegawai tidak tetap masih mendapat subsidi dari Pemprov. Pihaknya mengaku telah menyediakan Rp 75 ribu per orang untuk 21 ribu guru. “Semua selama 14 bulan ke depan itu tetap dapat subsidi gaji,” tuturnya.

Anggaran gaji GTT/PTT ini, masih menurut Saiful Rahman di luar subsidi SPP yang telah dicanangkan Pemprov. “SPP itu untuk sekolah, GTT kami bayar sendiri, kita anggarkan sendiri. SPP itu untuk operasional sekolah,” sebutnya.