JATIMNET.COM, Probolinggo - Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari meminta seluruh kepala puskesmas di wilayahnya agar menjadi gugus tugas terdepan dan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Hal ini dilakukan, berkaca pada kasus yang menjadi pandemi global saat ini. Di seluruh puskesmas mampu mengindentifikasi dan memetakan area yang sering terjadi kasus penyakit, terutama mengenai sebaran Covid-19. Harapannya, yakni guna mengantisipasi secara dini kasus yang terjadi, sebelum nantinya menjadi kejadian yang luar biasa.

"Di masa pandemi Covid-19 ini, saya minta puskesmas selalu bergerak cepat dalam melakukan prevensi, deteksi dan respon di dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19," pesan Tantri, di sela-sela rotasi pejabat di lingkungan Pemkab Probolinggo, Sabtu 19 Juni 2021.

Lanjut Tantri, puskesmas harus mampu mengelola, memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien dalam memutus mata rantai penularan, baik di level individu, keluarga dan masyarakat.

Baca Juga: Bupati Probolinggo Rembuk Stunting Secara Daring

“Saya serukan kepada semuanya, bukan hanya kepada kepala puskesmas dan unsur kesehatan, tetapi juga seluruh pegawai agar tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap saling menjaga agar kondisi pandemi ini tidak kembali melonjak seperti yang sudah terjadi pada daerah lainnya,”tegasnya.

Sebagai informasi, dalam rotasi pejabat sendiri ada sekitar 119 orang pejabat yang dilantik. Mereka diambil sumpahnya, di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya terdiri dari 2 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), 27 orang Pejabat Administrator (Eselon III) dan 43 orang Pejabat Pengawas (Eselon IV) serta 47 orang Pejabat Fungsional.

Baca Juga: Bocah 4 Tahun Tewas Tenggelam di Sungai Kedunggaleng Probolinggo

Pejabat eselon II yang dilantik, yakni Tutug Edi Utomo sebagai Inspektur Kabupaten Probolinggo dan dr. Shodiq Tjahjono sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.

Menurut Tantri, perubahan tata kerja dan struktur pada Inspektorat, bertujuan memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Sedangkan perubahan pada RSUD Waluyo Jati dan RSUD Tongas yang sejak saat ini di bawah naungan Dinas Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan efektivitas, profesionalisme dan kinerja pelayanan rumah sakit daerah,” ia memungkasi.