Desa-desa di Malang Alokasikan Anggaran untuk Ketangguhan Bencana

JATIMNET.COM, Surabaya – Desa-desa di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur memiliki risiko bencana yang tinggi. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan, dalam tiga tahun terakhir tren kejadian bencana terutama hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan puting beliung terus meningkat.

Dari total 390 desa di Kabupaten Malang, 107 desa memiliki kerawanan tinggi, 186 desa memiliki kerawanan sedang, dan 97 desa memiliki kerawanan rendah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Malang mengantisipasinya dengan mengajak pemerintah desa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk ketangguhan bencana.

Lokakarya yang dihadiri perwakilan dari 30 desa yang ada di Malang ini juga kerjasama dengan USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (USAID APIK) untuk mengindentifikasi kegiatan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana (API-PRB) yang berpotensi dibiayai oleh APBDes.

BACA JUGA: USAID Ingatkan Pemprov Jatim akan Perubahan Iklim

Dengan tingkat kerawanan bencana ini, penting bagi desa untuk mengintegrasikan kegiatan peningkatan ketangguhan ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Namun faktanya, masih banyak ditemui perangkat desa yang belum terlalu paham tentang mekanisme dan prosedur dalam merencanakan dan mengalokasikan APBDes untuk ketangguhan dan lingkungan hidup.

Padahal, perencanaan dan pengalokasian APBDes telah dijelaskan dalam Undang-Undang dan peraturan turunan seperti Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 16 tahun 2018 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2019.

APIK juga berkolaborasi dengan Pusat Studi Pengurangan Risiko Bencana Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang, untuk menyusun panduan yang membantu pemerintah dan masyarakat desa mengembangkan perencanaan dengan perspektif API-PRB dan menyebarluaskannya.

BACA JUGA: Ketika Petani Tebu Melek Iklim, Hasil Panen Kian Manis

Saat ini, sudah ada beberapa desa di Malang yang sudah mengintegrasikan kegiatan API-PRB ke dalam skema pembiayaan desa yakni di Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Secara total, pemerintah desa mengalokasikan Rp 60.049.000 untuk aksi-aksi tersebut.

Di desa Sumberagung, pada 2018 ada tiga kegiatan API-PRB yang dibiayai desa, yaitu pembuatan bak penampungan air hujan di tiga titik, pembuatan jalur evakuasi, dan pemasangan rambu evakuasi di 25 titik yang terpantau sebagai daerah rawan longsor.

“Untuk tandon penampung air hujan kami bangun karena desa ini tiap tahunnya selalu mengalami kekeringan,” kata Suwandi, Sekretaris Desa Sumberagung dalam rilis yang diterima Jatimnet.com, Sabtu 4 Mei 2019.

Sementara itu, Ardanti Sutarto, Manajer Regional Jawa Timur program USAID APIK menyampaikan, pihaknya memberikan contoh kegiatan prioritas yang sadar bencana, dan bagaimana kegiatan tersebut dapat dipadukan dengan sub bidang lain.

“Pemasangan sirine peringatan dini di lokasi pariwisata bisa masuk ke sub-bidang pariwisata, sementara penyusunan peta rawan bencana masuk ke sub-bidang sistem informasi desa,” katanya.