JATIMNET.COM – Di tengah tuntutan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto justru menegaskan program unggulannya itu harus terus berjalan. Menurutnya, tak ada persoalan yang lebih mendesak dibandingkan mengatasi perut lapar masyarakat.

 

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Pekan Nasional (Penas) Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu, 24 Juni 2026.

 

Di hadapan ribuan peserta, ia menanggapi adanya kelompok yang menolak program MBG sekaligus membantah anggapan bahwa ada kebutuhan lain yang lebih penting daripada penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

 

"Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini," kata Prabowo saat pidatonya disambut peserta yang membentangkan spanduk dukungan terhadap program tersebut.

 

Presiden kemudian menyinggung pandangan sejumlah kalangan yang menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan persoalan lain.

 

"Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira enggak ada yang lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau enggak segera diisi ya dia mati," ujar Prabowo saat Puncak Penas Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo.

 

Pernyataan tersebut muncul sekitar dua pekan setelah Koalisi MBG Watch menggelar aksi di depan Kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta.

 

Dalam demonstrasi itu, mereka mendesak pemerintah menghentikan sementara Program MBG agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, penggunaan anggaran, serta efektivitas pelaksanaannya.

 

Koalisi tersebut juga meminta audit independen terhadap anggaran MBG dan mengusulkan agar sebagian dana program dialihkan untuk kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak di tengah tekanan ekonomi masyarakat.

 

Massa bahkan melakukan penyegelan simbolis Gedung BGN sebagai bentuk protes. "Yang kita inginkan adalah betul-betul moratorium, pemberhentian, dan evaluasi besar-besaran. Untuk mengevaluasi total tentu saja harus diberhentikan dahulu," ujar Bivitri Susanti saat aksi Koalisi MBG Watch di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2026.

 

Meski kritik terhadap MBG terus bermunculan, pemerintah berkali-kali memastikan program tersebut tidak akan dihentikan.

 

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan Presiden telah memerintahkan agar MBG tetap berjalan sembari dilakukan pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional.

 

Dalam pidatonya di Gorontalo, Prabowo juga mengaitkan pentingnya program MBG dengan meningkatnya ancaman krisis pangan dunia.

 

Ia menyebut Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) telah memperingatkan potensi bertambahnya jumlah penduduk dunia yang mengalami kelaparan dalam beberapa tahun terakhir.

 

Bagi pemerintah, MBG diposisikan sebagai program pemenuhan gizi sekaligus investasi sumber daya manusia. Sementara bagi kelompok pengkritik, persoalan utama bukan pada tujuan program, melainkan tata kelola, transparansi anggaran, dan efektivitas pelaksanaannya.

 

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai MBG kini tidak lagi sebatas soal pemberian makanan bergizi kepada anak-anak dan kelompok rentan.

 

Isu itu berkembang menjadi diskusi mengenai prioritas belanja negara, akuntabilitas program publik, serta cara pemerintah memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran.

 

Di tengah silang pendapat itu, pemerintah memilih mempertahankan arah kebijakan MBG. Pernyataan terbaru Prabowo sekaligus menjadi sinyal bahwa program yang menjadi salah satu janji utama pemerintahannya tetap akan dilanjutkan, meski kritik dan tuntutan evaluasi terus mengemuka.