JATIMNET.COM, Surabaya - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sudah mengimbau masyarakat di luar Jatim untuk tidak mudik di tengah merebaknya Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Meski begitu, ia mengaku tidak bisa menghentikan mereka. Pasalnya, para perantau ini juga banyak yang mengeluh kehilangan rezeki di tanah rantau. "Ada yang cerita, saya sudah coba ibu jualan online, tapi hanya 20 persen saja dari omset yang biasanya kami jual," ujar Khofifah, Senin 30 Maret 2020 petang. 

Pemprov, kata Khofifah, telah mengambil langkah antisipasi bersama bupati dan wali kota se Jatim. Rata-rata daerah yang masuk area kategori merah menyiapkan cek poin untuk memeriksa kondisi fisik warga dari luar kota diperbatasan. 

"Mereka sudah menutup pintu tertentu (perbatasan) supaya lebih terbatas aksesnya. Kalau lebih terbatas aksesnya, lebih mudah melakukan monitoringnya," ungkapnya.

BACA JUGA: Covid-19 Mudik

Tidak sampai disitu, ruang isolasi atau observasi dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) disiapkan. Mengantisipasi kemungkinan adanya gejala pasien terjangkit Covid-19 di lingkungan sekitar. 

Hanya saja, lanjut mantan menteri sosial itu, kini permasalahannya tidak sampai disitu. Sebab, para perantau yang pulang juga mengeluh berharap mendapatkan prioritas keringanan pembayaran utang. "Mereka bilang tolong kami bisa dapatkan perioritas untuk restruktrisasi pembayaran utang. Itu yang mereka inginkan," kata Khofifah. 

Pihaknya menyebut telah menggelar rapat dengan pemerintah pusat secara virtual terkait hal tersebut. Hasilnya memang harus dipikirkan bersama antar pemerintah provinsi, karena masih ada beberapa warga yang masih tinggal di tempat rantau. 

"Kalau kami misalnya punya data yang bisa kami jangkau itu bisa dimasukkan (dalam skema bantuan). Datanya Pak wakil gubernur (Emil Elestianto Dardak) yang tadi dimasukkan 3,88 juta orang," tegasnya.

BACA JUGA: Imbas Covid-19, 18 Perjalanan KA di Bulan April 2020 Alami Pembatalan Operasional

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengaku telah melakukan pemetaan dampak sosial ekonomi dari wabah Covid-19. Setidaknya ada empat sektor yang akan terdampak mulai dari sektor perdagangan, industri pengolahan, transportasi dan sektor akomodasi makanan minuman. Estimasi totalnya mencapai 3,88 juta.

Namun angka itu belum final. Pihaknya masih akan terus mematangkan sesuai sektor masing-masing. Pun demikian, sebagian dari data tenaga kerja yang terdampak itu telah masuk dalam Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT).

"Ada yang sudah terkover dalam BPNT dan ada yang belum. Kita akan mematangkan kebijakan apa terhadap yang belum tercover dalam BPNT," kata Emil. 

Selanjutnya, menurur Emil, Badan Pusat Statistik (BPS) akan membedah angkanya lebih detail. Mana yang pekerja sektor formal, informal serta yang bekerja untuk orang lain. Ia berharap dari data itu bisa ditemukan angka untuk menjangkau mereka yang terdampak covid-19, dan memberika social safety net.