Logo

Bupati Situbondo Karna Suswandi Sebut Penyaluran BLT DBHCHT Upaya Tekan Inflasi

Reporter:,Editor:

Minggu, 06 November 2022 09:40 UTC

Bupati Situbondo Karna Suswandi Sebut Penyaluran BLT DBHCHT Upaya Tekan Inflasi

SIMBOLIS: Bupati Situbondo Karna Suswandi menyalurkan BLT DBHCHT di Kecamatan Besuki, Minggu, 6 November 2022. Foto: Hozaini

JATIMNET.COM, Situbondo – Bupati Situbondo Karna Suswandi berharap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2022 bermanfaat bagi warga. Penyaluran bansos BLT sebagai upaya menekan inflasi pasca kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

“Pemerintah berharap penyaluran Bansos ini bisa menekan inflasi. Saat ini, sudah ada beberapa Negara di dunia mengalami krisis ekonomi,” ujar Bupati Karna Suswandi,  saat menyalurkan BLT DBHCHT di Kecamatan Besuki, Minggu, 6 November 2022.

Dikatakan, Pemkab Situbondo menerima  DBHCHT sebesar Rp. 47 miliar lebih. Dana tersebut dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan dan penegakan hukum. Ada beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mengelola DBHCHT, yaitu Dinkes, Dinsos, Diskoperindag, PUPR, Dishub dan Dinas Pertanian. Sedangkan untuk penegakan hukum melekat di Satpol PP.

Menurut Karna Suswandi, selain menyalurkan bansos BLT DBHCHT, dirinya akan segera menyalurkan beberapa bantuan sosial lainnya, seperti bantuan pupuk kepada petani serta pembagian sembako untuk setiap desa 300 orang.

Baca Juga: Tradisi Ojung, Ajang Adu Uji Nyali Para Jawara di Situbondo

“Tujuan penyaluran bansos ini agar harga sembako di pasaran stabil. Saya juga berharap agar masyarakat ikut membantu pemerintah mencegah peredaran rokok ilegal,” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah mengalokasikan anggaran bansos BLT DBHCHT 2022 sebesar Rp. 4, 5 miliar. Anggaran tersebut disalurkan kepada 4.536 keluarga penerima manfaat (KPM). Penerima bantuan BLT DBHCHT terdiri dari buruh tani tembakau sebanyak 3000 orang tersebar di 71 desa  dan 14 Kecamatan.  

Ada  1.376 masyarakat kurang mampu yang tinggal di lima kecamatan masuk kategori kemiskinan ekstrem, serta sebanyak 150 orang  buruh pabrik rokok dan 10 orang buruh pabrik rokok yang terkena PHK.

Setiap KPM menerima BLT DBHCHT sebesar Rp. 300 ribu dan disalurkan sekaligus sebesar Rp. 900 ribu untuk tiga bulan (Agustus, September dan Oktober). Pencairannya ditransfer langsung ke nomor rekening penerima yang sudah disiapkan Dinas Sosial.   (ADV/Inforial)