JATIMNET.COM, Surabaya – Satu dari tujuh penyelenggara negara yang dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa harta kekayaanya hari ini di Kantor Gubernur Jatim tidak hadir.

“Di hari pertama enam dari tujuh penyelenggara negara hadir. Satu yang mengajukan perubahan jadwal, yakni Bupati Lumajang Thoriqul Haq,” kata Kasatgas Pemeriksaan LHKPN di Direktorat LHKPN Kedeputian Pencegahan KPK, Nexio Helmus, Senin 8 Juli 2019.

Menurutnya, politisi PKB itu akan melaporkan harta kekayaannya secara langsung, Kamis 11 Juli 2019 mendatang.

Nexio menyebut, pemeriksaan 37 pejabat yang dilakukan bertujuan untuk transparansi harta kekayaan penyelenggara negara. Muaranya yakni pada pencegahan korupsi.

BACA JUGA: KPK Periksa LHKPN 37 Penyelenggara Negara di Jatim

"Ini rangkaian kegiatan kita, tujuannya untuk pencegahan ya. Jadi perlu digarisbawahi, penekanan di sini dalam rangka pencegahan," ujarnya.

Ia menyebut, satu hari tujuh orang diperiksa. Mereka diminta mengklarifikasi harta kekayaan masing-masing, meliputi tanah, harta bergerak seperti mobil, dan kendaraan. Semua harta kekayaan yang telah dilaporkan sebelumnya dicek oleh komisi anti rasuah.

"Seperti pada umumnya laporan kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan," ungkapnya.

BACA JUGA: Hari Pertama, KPK Panggil 7 Pejabat di Jatim

Nexio Helmus mengakui, pengecekan harta kekayaan dimungkinkan tidak berhenti dalam lima hari ke depan. Jika dibutuhkan perbaikan, proses pemeriksaan dapat dilanjutkan.

"Kalaupun nanti ada tambahan lagi dalam kegiatan pemeriksaan ini, itu semata-mata untuk perbaikan dalam rangka pengawasan," ungkapnya.

Kegiatannya di Jatim ini, kata dia, untuk mendorong pengawasan terhadap transparansi kewajiban penyelenggara negara melaporkannya. Sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi.

"Ini dalam rangka kita penekanannya pencegahan sekaligus juga pengawasan internal. Sekaligus membuat perbaikan," pungkasnya.