Selasa, 22 March 2022 07:40 UTC
PERTANGGUNGJAWABAN. Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (kedua dari kiri) menyerahkan dokumen LKPj kepada Ketua DPRD Lamongan Abdul Ghofur, Selasa, 22 Maret 2022. Foto: Zuditya Saputra
JATIMNET.COM, Lamongan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lamongan menggelar rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah tahun anggaran 2021.
Pada paripurna tersebut, di hadapan DPRD Lamongan, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membeberkan berbagai capaian pembangunan daerah pada tahun 2021.
Meski masih berada di tengah situasi pandemi Covid-19, sejumlah kinerja positif telah dicatat oleh Pemkab Lamongan, di antaranya capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang merupakan gabungan dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Sasaran (IKS) yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.
Selain itu, LKPj juga menjelaskan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, inflasi, indeks reformasi birokrasi, tingkat pengangguran terbuka, nilai tukar petani, hingga indeks ketahanan pangan.
BACA JUGA: Pemkab Lamongan Rombak Stadion Surajaya Jadi Sport Tourism
Selain itu, Yuhronur yang biasa disapa Yes itu juga mengatakan IPM Lamongan pada tahun 2021 telah mengalami peningkatan menjadi 73,12 dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara untuk pertumbuhan ekonomi juga sudah mulai tumbuh positif walaupun masih dalam situasi pandemi Covid-19 dimana pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi sempat terkontraksi 2,65 persen dan pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,43 persen. Sedangkan, untuk inflasi pada tahun 2021 juga terkoreksi positif sebesar 1,76 persen dibandingkan pada tahun lalu di angka 1,88 persen.
“Capaian perbaikan tata kelola pemerintahan juga terus meningkat. Tahun 2021 indeks reformasi birokrasi Lamongan sebesar 96,57 persen dibanding tahun sebelumnya hanya 91,62 persen. Tingkat pengangguran terbuka juga turun sebesar 0,24 poin dari 5,13 persen menjadi 4,90 persen. Sementara nilai tukar petani Lamongan tahun 2021 terealisasi sebesar 106,81 meningkat dibanding tahun sebelumnya di angka 104,84. Tentu ini berbanding lurus dengan indeks ketahanan pangan kita yang terealisasi sebesar 0,16 dan terkategori sangat tahan pangan,” kata Yuhronur, Selasa, 22 Maret 2022.
Atas capaian kinerja yang terus menunjukkan tren positif tersebut, Pemkab Lamongan pada tahun 2021 meraih banyak prestasi. Lebih dari 14 penghargaan diterima, baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun lembaga nonpemerintah atas kinerja dalam penyelenggaraan daerah.
BACA JUGA: Lamban Tangani Banjir, PMII Lamongan dan Warga Demo DPRD dan Pemkab
Penghargaan tersebut di antaranya prestasi di bidang keuangan ditunjukkan dengan diterimanya penganugerahan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kepala BPK Jatim dan penganugerahan WTP menjadi lima kali berturut-turut dari Menteri Keuangan RI.
Lebih lanjut, prestasi yang diperoleh dari bidang kesehatan, Pemkab Lamongan diganjar penghargaan tertinggi, Swasti Sabha Wistara dari Menkes. Penghargaan juga datang dari Ombudsman RI atas kepatuhan standar pelayanan publik dengan nilai kepatuhan tinggi (zona hijau). Bahkan untuk diketahui bersama, Pemkab Lamongan berhasil menjadi rangking 3 tingkat Provinsi Jatim dan 10 besar terbaik nasional dalam bidang pengawasan kearsipan.
Yuhronur juga memaparkan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2021. Pendapatan daerah tahun 2021 terealisasi Rp2.975.014.085.284,78 atau setara 100,08 persen dari nilai target Rp2.972.747.645.504. Belanja dan transfer terealisasi Rp2.871.178.832.801,56 atau sebesar 94,98 persen dari target yang ditetapkan senilai Rp3.022.672.092.110.
“Sedangkan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp51.075.446.606,49 atau 102.31 persen dari yang telah direncanakan sebesar Rp49.924.446.606,” katanya.
Selanjutnya, dari kegiatan paripurna tersebut, dokumen LKPj yang disampaikan Bupati Yes akan dikaji oleh Komisi-Komisi di DPRD Lamongan yang kemudian disampaikan pada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lamongan.