BPD Probolinggo Pilih Walk Out dari Rekapitulasi Suara

Zulkiflie

Kamis, 2 Mei 2019 - 12:42

JATIMNET.COM, Probolinggo – Proses rekapitulasi hasil penghtungan suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden di Tingkat KPU Kabupaten Probolinggo menempatkan pasangan nomor 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin unggul atas pesaingnya.

Berdasarkan hasil penghitungan di tingkat KPU, pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin unggul dengan 431.271 suara atau 61 persen, dari pasangan calon no 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yang meraup 279.196 suara atau 39 persen.

Namun demikian, hasil perolehan suara tersebut sepertinya tidak diterima oleh Badan Pemenangan Daerah (BPD), Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kabupaten Probolinggo.

BACA JUGA: TKD Klaim Jokowi-Ma’ruf Unggul 63,1 Persen di Probolinggo

Pasalnya sebelum rekapitulasi suara selesai, saksi BPD yang terdiri dari Harizal Afnani, Ahmad Taufik dan Abdurrahman itu memilih walk out (keluar ruangan) Kantor KPU, yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

Hal itu dibenarakan Ketua KPU Kabupaten Probolinggo Lukman Hakim. Kepada Jatimnet.com. Lukman mengatakan bahwa saksi BPD memilih keluar Kantor KPU, sebelum rekapitulasi suara rampung. Sehingga tidak menandatangani hasil rekap suara Pilpres.

Padahal, Lukman menjelaskan, rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Probolinggo baru rampung pada Kamis dini hari 2 Mei 2019, sekitar pukul 02.00 WIB.

“Benar saksi dari BPD memilih keluar ruangan, sebelum rekapitulasi selesai. Kita sudah menghubungi teman-teman BPD, namun tidak ada respon dan alasan mengapa keluar. Bisa saja itu instruksi atasannya, mungkin lho ya. Kami juga tidak tahu pastinya,”kata Lukman.

BACA JUGA: KPU Probolinggo Berharap Tak Ada Lagi Pemilu Serentak

Lanjut Lukman, meski tanpa adanya tanda tangan saksi BPD di form model DB. Namun kondisi itu tidak akan memengaruhi hasil penetapan suara untuk pemilihan presiden. Menurutnya, hasil rekap tetap sah lantaran di tingkat bawah para saksi sudah melakukan tanda tangan semuanya.

“Yang jelas tidak akan mempengaruhi hasil penetapan suara, karena mereka (Saksi BPD) juga tidak mengisi nota keberatan melalui form DB 2,”jelasnya.

Imbuh Lukman, dari hasil penetapan rekapitulasi suara selanjutnya form model DB akan dibawa ke KPU Provinsi Jawa Timur, yang dilengkapi dengan salah satunya lampiran aplikasi Situng (Sistem Informasi Perhitungan Suara) antara hard copy dan soft copy.

Baca Juga

loading...