JATIMNET.COM, Surabaya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur tahun 2021 resmi disahkan sebesar Rp32,8 triliun, Senin, 30 November 2020. 

Kekuatan anggaran Jatim untuk sektor pendapatan daerah disahkan sebesar Rp31,13 triliun. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp32,8 triliun. 

Defisit anggaran sebesar Rp1,797 triliun diambilkan dari pembiyaan netto. Rinciannya pembiayaan netto ini diambil dari sisi penerimaan sebesar Rp1,83 triliun dikurangi pengeluaran sebesar Rp36,1 miliar. 

"Dari Raperda yang telah disetujui bersama ini akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri. Kita mengacu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021," ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. 

BACA JUGA: APBD Jatim Terkoreksi Turun 5 Persen

Sekdaprov Jawa Timur Heru Tjahjono mengatakan persentase terbanyak APBD 2021 secara program paling besar di pendidikan yang mencapai 51,8 persen. 

Porsi anggaran tersebut diantaranya untuk pembiayaan pembangunan sekolah, Dana Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP), dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). 

"Kemudian kesehatan, selanjutnya ekonomi, infrastruktur, dan lain sebaginya. Itu dari belanja program, totalnya Rp23,08 triliun," kata Heru.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim Firdaus Febrianto dalam pendapat akhir fraksi memberi perhatian terhadap rendahnya harapan dan rata-rata lama sekolah sebagai penyumbang terbesar rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

"Apalagi sekarang ini pandemi Covid-19, IPM yang ada sangat memprihatikan," kata Firdaus. 

BACA JUGA: DPRD Jatim Nilai Ada Potensi PAD Rp 410 Miliar yang Luput dari Hitungan

Di sektor kesehatan, Firdaus mengingatkan tentang wacana vaksinisasi Covid-19. Ia berharap anggaran Rp4,5 triliun sudah termasuk vaksinisasi tersebut. 

Juru bicara Fraksi PPP DPRD Jatim Rofik mengatakan anggaran harus bisa mengeliminasi persoalan dampak pandemi Covid-19.

"Baik itu resesi ekonomi, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antar wilayah, serta ketimpangan pendapatan akibat pandemi," kata Rofik. 

Pihaknya mengapresiasi besaran peningkatan kualitas SDM yang tercermin di besaran pendidikan. "Catatan dan harapan kami, agar ada perhatian untuk guru bantu daerah," ujarnya.