JATIMNET.COM, Surabaya –Anggota DPRD Surabaya M Machmud mengimbau agar Pemkot Surabaya membangun atau menambah SMP Negeri. Usulan ini tidak lepas dari besaran APBD Kota Surabaya yang mencapai Rp 10,3 triliun, yang salah satu prioritasnya adalah pendidikan.

Machmud menilai SMP Negeri yang ada di Surabaya masih belum merata. Dampaknya calon siswa yang ada di pinggir kota banyak yang gagal masuk sekolah negeri karena terbentur zonasi.

“Penerapan sistem zonasi menyebabkan banyak anak-anak di Surabaya Barat yang gagal masuk sekolah negeri,” kata Machmud melalui sambungan telepon selulernya, Minggu 20 Oktober 2019.

BACA JUGA: Pemkot Surabaya Tambahkan Kurikulum Anti Korupsi untuk SD dan SMP

Politikus dari Fraksi Demokrat-Nasdem ini menilai dengan menambah sekolah-sekolah di seluruh wilayah Surabaya, masyarakat tidak lagi resah jelang pendaftaran. Begitu juga dengan demo tidak akan terjadi apabila proses penerimaan calon siswa bisa merata saat pendaftaran maupun seleksi.

Machmud menyampaikan saat ini Surabaya memiliki 63 SMP Negeri. Sedangkan jumlah SD Negeri sudah mencapai lebih dari 100 sekolah.

“Ini kan kurang seimbang. Misalnya daerah Tandes, kalau tidak ada sekolah negeri di kawasannya, sampai kapanpun anak-anak daerah sana tidak bisa masuk sekolah negeri,” kata dia.

Ia juga menyampaikan, setidaknya pemkot harus membangun 75 sekolah negeri di beberapa kawasan yang tidak ada SMP negerinya. Jumlah tersebut dinilai sudah memadai dan bisa menampung anak-anak yang ingin masuk sekolah negeri.

BACA JUGA: Awi Akan Sahkan APBD Bertepatan Hari Pahlawan

Sebagai catatan, APBD Kota Surabaya mencapai Rp 10,3 triliun. Anggaran tersebut telah disetujui dan akan diparipurnakan Senin 21 Oktober 2019. Prioritas penggunaan APBD selain pendidikan adalah pembangunan, pemavingan, dan pembebasan tanah

Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwiyono menyampaikan anggaran tersebut nantinya akan dialokasikan pada infrastruktur, dan juga kesehatan di Kota Surabaya.

“Pemkot sudah menyetujui. Selain dua hal tersebut, anggaran akan dialokasikan sektor  pendidikan,” kata dia.