JATIMNET.COM, Tuban — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban diperkirakan akan menjalani tahun anggaran 2026 dengan kondisi fiskal yang lebih ketat.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 turun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya lantaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD).

Hal ini mengemuka dalam rapat Raperda RAPBD 2026 paripurna DPRD Kabupaten Tuban pada Jumat sore, 17 Oktober 2025.

Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky menyampaikan bahwa proyeksi APBD 2026 berada di kisaran Rp2,9 triliun. Jumlah ini turun sekitar Rp400 hingga Rp500 miliar dari APBD 2025 yang mencapai Rp3,4 triliun.

“Jadi yang tadi disampaikan betul, proyeksi APBD 2026 dari Pemerintah Kabupaten Tuban sementara sekitar Rp2,9 triliun. Dulunya kita di tahun 2025 kurang lebih sekitar Rp3,4 triliun. Jadi, ada penurunan Rp400 sampai Rp500 miliar,” ujarnya usai rapat paripurna.

BACA: TKD Dipangkas Rp100 Miliar, Pemkab Jombang Fokus Pelayanan Publik

Meski demikian, Bupati Lindra menegaskan bahwa proyek strategis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat akan tetap menjadi prioritas.

“Insyaallah tahun 2026 beberapa proyek yang strategis, yang langsung berhadapan dengan masyarakat, itu tidak akan begitu penurunan yang signifikan. Sehingga harapan masyarakat terhadap pelayanan publik akan tetap berjalan dengan baik,” lanjutnya.

Lindra juga memastikan sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan terdampak pemangkasan anggaran karena menjadi prioritas pemerintah daerah.

Namun, pembangunan infrastruktur dipastikan mengalami penyesuaian akibat turunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari pemerintah pusat.

"Tetapi, kita juga nggak berhenti di situ. Kita tetap berkreatif, kita mencari inovasi-inovasi baru," katanya.

BACA: 2025 Tersisa 3 Bulan, Serapan Belanja APBD Tuban Baru Capai 50 Persen  

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban menilai kondisi penurunan transfer dana pusat harus diantisipasi dengan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Masukan-masukan dari semua fraksi sudah jelas. Kami akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan fiskal, terutama dengan adanya penyusutan atau pengurangan dana transfer sehingga proyeksi RAPBD 2026 menjadi Rp2,9 triliun,” ujarnya.

Legislator dari Partai Golkar itu menyebut sejumlah fraksi telah mendorong pemerintah agar memaksimalkan potensi PAD, di antaranya melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan sektor-sektor potensial lain seperti perhotelan.

“Ini menjadi penting agar kita tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat,” ujarnya.