JATIMNET.COM, Surabaya - Angka penduduk miskin di Jawa Timur masih terbilang cukup tinggi. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, penduduk miskin ekstrem di Jawa Timur mencapai 1,7 juta orang atau 4,4 persen.

Sementara di provinsi Jawa lainnya seperti Jawa Barat, jumlah penduduk miskin ekstrim mencapai 1,8 juta orang dengan persentase sebesar 3,6 persen dan Jawa Tengah dengan angka kemiskinan ekstrem mencapai 1,5 juta dengan persentase mencapai 4,4 persen. 

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad menilai angka tersebut masih terbilang tinggi. Tentu ini sangat bertolak belakang dengan sederet capaian keberhasilan yang dipamerkan oleh Pemprov Jatim.

"Terkait dengan angka kemiskinan ekstrem sampai pada angka 1,7 juta orang atau 4,4 persen dari total penduduk Jawa Timur, ini relatif yang sangat tinggi. Menjadi mengagetkan karena pada sisi lain gubernur menyampaikan di hadapan publik keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh Pemerintah Jawa Timur," ujarnya, Rabu 1 September 2021. 

Baca Juga: Angka Kemiskinan di Kota Kediri Naik

Sadad yang juga Ketua DPD Gerindra Jawa Timur itu menyayangkan masih tingginya angka kemiskinan tersebut. Menurutnya, ini tidak sebanding dengan berbagai investasi yang disebut-sebut telah masuk ke Jatim.

Dirinya juga menyoroti lambannya penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2021. Kondisi tersebut membuat pemulihan ekonomi Jatim jadi terhadambat. 

"Ketika Presiden Jokowi kemarin menegur bahwa penyerapan APBD Jatim minim, gubernur memberikan counter bahwa penyerapan APBD Jawa Timur lebih baik dari tahun lalu," katanya.

Baca Juga: Hadiri Sertijab Bupati, Gubernur Khofifah Soroti Kematian Ibu dan Anak

"APBD memang hanya stimulan, tetapi stimulasi tersebut bisa menggerakkan perekonomian Jawa Timur akan tetapi kalau sampai september 2021 masih kecil masyarakat tidak terstimulasi untuk menggerakkan ekonominya," imbuhnya.

Sadad berharap pemerintah provinsi terus melakukan inovasi kebijakan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.  Ia juga menekankan pejabat di Pemprov agar selalu merumuskan kebijakan yang extra-ordinary. Tujuannya supaya perekonomian segera bangkit dan penduduk miskin ekstrem bisa segera ditekan.

"Langkah-langkah yang extra Ordinary dengan skill dan pemahaman tentang ekonomi membuat terobosan inovasi yang memang memiliki dampak besar tidak hanya sebatas bernuansa slogan dengan bahasa-bahasa yang keren saja," tegasnya.