JATIMNET.COM, Probolinggo – Kasubdit Informasi dan Komunikasi Sosial, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Sarjono, menyebutkan Kabupaten Probolinggo masuk daerah prioritas nasional prevalensi stunting di atas 50 persen. Hal itu disampaikan dalam dialog cegah perkawinan anak, dalam rangka intervensi penurunan prevalensi stunting.

“Di Kabupaten Probolinggo, angka prevalensi stunting cukup tinggi. Namun ini kontradiktif, karena jika melihat dari kemiskinannya cukup rendah. Oleh karenanya, kami cari apa faktornya melalui dialog ini,”terang Sarjono, di sela-sela acara forum dialog yang digelar di ruang Tengger, Kantor Bupati Probolinggo, Kamis, 17 Oktober 2019.

BACA JUGA: Khofifah: Dana Desa Bisa Digunakan Tekan Kemiskinan dan Stunting

Dijelaskan Sarjono, merujuk angka stunting nasional di tahun 2013 mencapai 37 persen kemudian turun di tahun 2018 menjadi 30 persen. 

Sementara itu, di Kabupaten Probolinggo sendiri angka prevalensi stunting di tahun 2013 mencapai 49,9 persen. Kemudian turun sebesar 9,5 persen di tahun 2018 menjadi 39,9 persen. 

BACA JUGA: Stunting di Pusat Produksi Susu Pujon Masih Tinggi

Sementara di tingkat Provinsi Jawa Timur, tahun 2013 mencapai 35 persen dan turun pada tahun 2018 menjadi 32 persen.

Sarjono mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan stunting. Seperti pernikahan di bawah umur, akses sanitasi, kekurangan gizi, akses kesehatan dan faktor lainnya. 

Minimnya infomasi terkait stunting yang diterima masyarakat menjadi satu faktor tingginya kasus stunting di sejumlah daerah. Guna menangani masalah stunting tersebut, Sarjono menyebut ada 22 kementerian yang terlibat.