JATIMNET.COM, Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengesahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Surabaya 2020 antara pemkot dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surabaya sebesar Rp 84,637 miliar.

Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, Eddy Christijanto memastikan NPHD telah ditandatangani oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

“Setelah ditandantangani NPHD ini, akan segera direalisasikan kepada rekeningnya KPU Kota Surabaya,” kata Eddy di sela acara penandatanganan NPHD yang berlangsung di Kantor Bakesbangpol Surabaya, Senin 7 Oktober 2019 malam.

BACA JUGA: Penandatanganan NPHD Empat Daerah di Jatim Molor

Eddy mengatakan pada tahun anggaran 2019 KPU mengajukan annggaran kepada Pemkot Surabaya untuk termin pertama Rp 1,396 miliar.

Sedangkan untuk Bawaslu Surabaya, Eddy menyebut, anggaran yang disepakati bersama Rp 27,918 miliar. Pada tahun 2019 ini, Bawaslu mengajukan anggaran pencairan (termin) pertama Rp 737,022 juta.

Sementara sisanya, nanti akan direalisasikan pada anggaran tahun 2020 melalui tiga tahap, baik KPU maupun Bawaslu. “Dengan ditandatanganinya NPHD ini, Pemkot Surabaya siap menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020,” jelasnya.

Ketua KPU Kota Surabaya Nur Syamsi mengatakan, setelah dilakukan pembahasan dengan berbagai landasan hukum yang harus dipedomani bersama, disepakatilah angka Rp 84,6 miliar. 

BACA JUGA: Dana Pilwali Blitar Bengkak Hingga Rp 24 M

“Jadi total nilai keseluruhan anggaran Pilkada Surabaya 2020 Rp 84,6 miliar,” kata Nur Syamsi.

Ia menjelaskan, untuk anggaran 2019 tahap pertama, akan dicairkan Rp 1 miliar. Sementara sisanya, Rp 83,6 miliar akan dicairkan secara bertahap di tahun 2020 mendatang.

Menurutnya, anggaran Rp 84,6 miliar tersebut menggunakan skema ad hoc lama. “Sebagaimana di Pileg dan Pilgub kemarin,” ujarnya.

Syamsi juga memastikan, seluruh tahapan Pemilihan Kepala Daerah Surabaya 2020 bisa segera dimulai. Bahkan, tanggal 26 Oktober 2019 pihaknya sudah mulai mensosialisasikan syarat dukungan calon pasangan perseorangan.