JATIMNET.COM, Ponorogo – Tarik ulur dana pilkada 2020 sampai saat ini belum menemui titik temu. Dana tersebut sampai saat ini belum disepakati baik Pemkab Ponorogo, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan KPUD Ponorogo karena masih dilakukan revisi.

Ketua Bawaslu Ponorogo M Saifulloh mengatakan pada awalnya pihaknya telah merencanakan anggaran Rp 17,9 miliar. Rencana anggaran tersebut ditetapkan setelah melihat pola anggaran dari pemilihan gubernur 2018 dan pemilu April lalu.

“Setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), kemudian ada revisi dari Pemkab Ponorogo menjadi Rp 12,8 miliar,” kata Saifulloh, Kamis 19 September 2019.

BACA JUGA: Jelang Pilkada Ponorogo, Sejumlah Jajak Pendapat Daring Tawarkan Kandidat

Namun Bawaslu Ponorogo belum menyepakati anggaran tersebut, karena terdapat aturan dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Begitu juga dengan peraturan Bawaslu Nomor 194 pada 11 September 2019, yang mengatur honor dan masa jabatan pengawas kecamatan (panwascam), desa/kelurahan (panwasdes).

Dalam aturan tersebut memyebutkan jika masa jabatan panwascam paling lama 12 bulan dengan honor Rp 2,5 juta setiap bulannya. Sedangkan panwasdes masa jabatan paling lama adalah delapan bulan dengan honor Rp 900 ribu.

“Sedangkan honor PPK untuk ketua Rp 1,8 juta, dan untuk anggota Rp 1,6 juta,” imbuhnya.

BACA JUGA: Anggota DPRD Baru Ponorogo Kebut Raperda Pemekaran Kecamatan

Saifulloh menambahkan, dana pilkada 2020 sekitar 70 persennya untuk honor dan sisanya untuk kegiatan bawaslu. “Untuk penambahan anggaran mungkin tidak sampai Rp 2 miliar,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Ponorogo Munajat menuturkan sampai saat ini dana yang diusulkan lembaganya sebesar Rp 48 miliar, namun yang disepakati dengan pemkab sebesar Rp 40 miliar.

“Kira-kira 21-24 September tahapan awal pilkada akan segera dimulai, tentunya akan secepatnya merumuskan anggaran agar bisa disepakati kedua belah pihak,” pungkasnya.