JATIMNET.COM, Surabaya – Ratusan mahasiswa Jawa Timur menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPU Jatim). Mereka meminta KPU menertibkan perang hastag yang dilakukan untuk mendukung Presiden RI Joko Widodo maupun sebaliknya.

Aksi ini berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB, yang dilakukan sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi (PT) di Jawa Timur. Mereka mendesak KPU Jatim untuk jemput bola sekaligus menertibkan peredaran hastag 2019 mendukung Jokowi maupun hastag ganti presiden.

Kemunculan hastag itu dirasa sudah meresahkan warga, karena keberadaan hastag memunculkan kebencian di kalangan masyarakat.

“Kami menolak peredaran perang hastag yang meresahkan masyarakat. Hastag itu memunculkan kebencian di kalangan warga,” kata Adi, korlap aksi mahasiswa yang menamakan diri ‘Aliansi Mahasiswa Jawa Timur’, Jumat, 24 Agustus 2018.

Ade meminta KPU aktif meluruskan dan melarang peredaran hastag. Bahkan, ia meminta supaya ada aturan yang tegas dari KPU guna menciptakan Jatim tetap kondunsif. Sebab kondisi Jatim saat ini sangat stabil dan masyarakat terkenal guyub dan rukun.

Mahasiswa juga mendesak KPU memanggil partai-partai supaya mereka tidak mengeluarkan hastag mengganti presiden atau mendukung presiden. Menurut dia, hastag semacam ini sangat mengganggu dan tidak mendidik.

“Partai juga harus dipanggil dan diminta untuk mengedukasi masyarakat. Jangan justru partai menjadi otak kemunculan hastag,” terangnya.

Selain itu, Ade meminta agar KPU benar-benar melakukan edukasi dalam Pilpres 2019. Terutama bagi pemilih pemula yang terkesan seolah-olah pemilih pemula dijadikan alat untuk kepentingan sesaat. Hal ini terjadi lantaran KPU tidak memberikan edukasi secara langsung kepada pemilih pemula.

“Kami melihat pemilih pemula itu dijadikan seperti domba, makanya kami ingin ada edukasi serius terhadap mereka,” ucap Ade.

Sementara itu, Slamet S perwakilan KPU Jawa Timur mengatakan, setelah melakukan audensi dengan mahasiswa, banyak persoalan yang akan disampaikan kepada komisoner. Diantaranya, ketentuan hastag ganti presiden maupun mendukung presiden. Apakah ada aturan yang menjurus persoalan ini.

“Kita akan sampaikan ke komisioner, apa ada aturan mengenai hastag. Kita tampung semua keinginan mahasiswa yang melakukan aksi,” katanya.