Aksi 22 Mei, Khofifah Mengaku Larang Warganya ke Jakarta

Nd. Nugroho

Rabu, 22 Mei 2019 - 19:49

JATIMNET.COM, Madiun – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan sering melarang kepada warganya untuk mengikuti aksi 22 Mei di Jakarta sejak beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan keputusan KPU RI yang memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden petahana Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin merupakan hasil dari tahapan pemilu yang sudah final.

Dalam tahap penghitungan suara, Khofifah mencontohkan sudah dilalui sejak di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kemudian, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kota/Kabupaten, KPU Provinsi, dan KPU RI.

BACA JUGA: Jokowi Terpilih Lagi, Khofifah Ucapkan Selamat

“Semua ada saksinya. Proses ini bukan ‘bim salabim’ tapi sangat panjang,” ujar dia ketika melakukan kunjungan kerja di Pasar Besar Kota Madiun, Rabu 22 Mei 2019.

Apabila ada pihak yang mempermasalahkan keputusan KPU yang sudah diumumkan, ia berharap agar diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Sebab, kata dia, langkah itu sesuai koridor yang berlaku di Indonesia. Langkah itu seperti yang pernah dilakukan Khofifah ketika menilai adanya ketidakberesan dari keputusan KPU pada Pilkada Jawa Timur pada 2008 dan 2013.

“Hindarkan kemungkinan terjadinya sesuatu yang akhirnya menjadi anarkis, rusuh, dan mendistorsi kebahagiaan Ramadan. Saya saja ikut dua kali pilgub (Jatim) juga gak dapet,” kata perempuan yang tiga kali maju dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur ini.

BACA JUGA: Parsel untuk Pejabat Maksimal Harganya Rp 1 Juta

Dalam kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan terima kasih kepada masyarakat lantaran kondisi di provinsi yang dipimpin tetap adem ayem selama tahapan pemilu berlangsung.

“Masyarakatnya tetap bisa menjaga perbedaan yang muncul. Tetap bisa membangun hubungan yang harmoni dan menjaga suasana tetap baik,” kata dia.

Kondusifitas ini, menurut dia, karena peran masyrakat dalam menyalurkan hak politiknya. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Bawaslu, TNI/Polri, dan petugas pemungutan suara juga tidak bisa dilepaskan dari setiap tahapan pemilu. 

Baca Juga

loading...