Ada Indikasi Pelanggaran HAM dalam Kerusuhan Aksi 21-22 Mei 

Dyah Ayu Pitaloka

Senin, 27 Mei 2019 - 20:18

JATIMNET.COM, Surabaya – Sejumlah lembaga seperti YLBHI, KontraS, LBH Jakarta, AJI, Lokataru Foundation, Amnesty, dan LBH Pers melaporkan unjuk rasa yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei 2019 terindikasi adanya pelanggaran HAM.

Tak hanya 20 jurnalis yang menjadi korban, temuan awal lembaga-lembaga tersebut juga menyebutkan adanya korban tim medis, penduduk, serta peserta aksi.

Dalam rilis yang disampaikan, melaporkan hasil pemantauan yang dilakukan berdasarkan pengaduan, pendampingan dan investigasi.

Metodologi penyusunan laporan dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan dan penelusuran terhadap informasi yang didapatkan dari setidaknya tujuh sumber.

BACA JUGA: Komnas Perempuan Minta Pemerintah Berikan Kompensasi Pada Korban 22Mei

Hasilnya, terdapat sejumlah temuan, di antaranya adanya indikasi kesalahan penanganan demonstrasi oleh kepolisian; penutupan akses tentang korban oleh rumah sakit; penanganan korban yang tidak segera; penyiksaan, perlakuan keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat oleh aparat; hambatan informasi untuk keluarga yang ditahan; salah tangkap; dan kekerasan terhadap tim medis.

Korban sipil

Laporan juga menemukan ratusan korban, dari sumber berbeda. Berdasarkan data dari Pemprov DKI Jakarta, jumlah korban meninggal bertambah menjadi delapan orang per Kamis 23 Mei 2019 pukul 11.00 WIB. Sedangkan kepolisian mengatakan korban jiwa berjumlah tujuh orang.

Sementara korban luka bertambah menjadi 730 korban yang sedang dalam penanganan medis. Mereka yang mendapatkan pelayanan kesehatan adalah korban dengan usia 20-29 tahun sebanyak 294 orang, usia di bawah 19 tahun berjumlah 170 orang.

Terdapat 52 anak yang dikumpulkan di rumah aman Kementrian Sosial, berdasarkan informasi dari KPAI.

BACA JUGA: Kerusuhan 22 Mei, Polisi Periksa 41 Terduga ISIS

Rekomendasi

Lembaga penyusun laporan menuntut pengawas kepolisian seperti Komnas HAM, Ombudsman, Kompolnas, dan Komisi III dari DPR RI untuk segera mengevaluasi kinerja petugas Polri dalam aksi 21 dan 22 Mei, dalam insiden-insiden yang berpotensi merupakan pelanggaran HAM.

Meminta Polri mengumumkan kepada publik dan lembaga oversight negara, jurnalis, atau masyarakat umum, secara rinci tentang laporan penggunaan kekuatan yang sudah sesuai prosedur, dengan mempublikasi Formulir Penggunaan Kekuatan (A): Perlawanan – Kendali dan Formulir Penggunaan Kekuatan (B): Anev Pimpinan yang merupakan lampiran dari Perkap No. 1/2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Penyidik Kepolisian RI harus segara mengirimkan surat tembusan pemberitahuan penahanan kepada masing-masing keluarga yang ditahan.

BACA JUGA: Hermawan Sulistiyo: Prabowo Harus Tanggung Jawab

Rumah Sakit dituntut memberikan informasi publik tentang jumlah orang yang dirawat dan meninggal.

Serta imbauan terhadap Komnas HAM, Komnas Perempuan, Ombudsman dengan melibatkan masyarakat sipil, untuk menyelidiki lebih lanjut tentang insiden, serta menemukan dalang di balik peristiwa guna mencegah keberulangan peristiwa, dan impunitas di masa mendatang.

20 Jurnalis jadi korban

Khusus kekerasan terhadap jurnalis, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat terdapat 20 jurnalis dari berbagai media yang menjadi korban.

Dalam siaran pers pada 24 Mei 2019, AJI mencatat kekerasan terjadi di beberapa titik kerusuhan di Jakarta, yaitu di kawasan Thamrin, Petamburan, dan Slipi Jaya, Jakarta.

Pihak kepolisian dan massa aksi diduga menjadi pelaku kekerasan tersebut.

BACA JUGA: Hoaks 22 Mei Picu Massa Bakar Mapolsek di Sampang

Kekerasan yang dialami jurnalis berupa pemukulan, penamparan, intimidasi, persekusi, ancaman, perampasan alat kerja jurnalistik, penghalangan liputan, penghapusan video dan foto hasil liputan, pelemparan batu, hingga pembakaran motor milik jurnalis.

Jurnalis tetap mengalami kekerasan meskipun mereka sudah menunjukkan identitasnya, seperti kartu pers kepada aparat.

Aparat menunjukkan sikap tak menghargai kerja jurnalis yang pada dasarnya telah dijamin dan dilindungi oleh UU Pers.

BACA JUGA: 22 Mei, Jurnalis Alami Kekerasan dari Aparat dan Massa

Sampai saat ini AJI Jakarta masih mengumpulkan data dan verifikasi para jurnalis yang menjadi korban. Tak menutup kemungkinan, masih banyak jurnalis lainnya yang menjadi korban, dan belum melapor.

Kasus kali ini merupakan kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terburuk sejak reformasi.

BACA JUGA: Media Asing Soroti Jakarta jadi Lautan Batu 

Atas tindakan itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mengecam keras aksi kekerasan dan upaya penghalangan kerja jurnalis yang dilakukan oleh aparat kepolisian maupun massa aksi.

Kekerasan dan intimidasi terhadap jurnalis saat meliput peristiwa kerusuhan bisa dikategorikan sebagai sensor terhadap produk jurnalistik.

Perbuatan itu termasuk pelanggaran pidana yang diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp 500 juta.

AJI mendesak aparat keamanan dan masyarakat untuk menghormati dan mendukung iklim kemerdekaan pers, tanpa ada intimidasi serta menghalangi kerja jurnalis di lapangan.

AJI juga mengimbau para pimpinan media massa untuk bertanggung jawab menjaga dan mengutamakan keselamatan jurnalisnya.

Baca Juga

loading...