JATIMNET.COM, Jember – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jember menuai sejumlah keluhan, terutama terkait porsi dan kualitas makanan selama Ramadan. Menanggapi hal itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Jember, Widarto, meminta pengelola SPPG mematuhi seluruh standar yang ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan setiap dapur wajib memenuhi persyaratan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) serta kesiapan teknis lainnya. Sejak awal pembukaan SPPG, pihaknya telah mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap standar tersebut.

Widarto mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Jember menyusul maraknya komplain wali murid. Aspirasi itu diteruskan kepada jajaran eksekutif dan ditindaklanjuti melalui pernyataan resmi bupati.

BACA: MBG Banyak Dikeluhkan, Anggota DPR RI Ini Desak Evaluasi Total SPPG

Menurutnya, pemerintah perlu bersikap tegas jika masih ada dapur yang tidak mengindahkan arahan, termasuk dari Badan Gizi Nasional.

“Kalau memang masih ada SPPG yang bandel, tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh BGN maupun bupati, maka sebaiknya ditutup saja atau dihentikan sementara sampai mereka punya komitmen dan diproses,” katanya.

BACA: Bantah Seskab Tedy, PDIP Jember Siap Adu Data: Rp200 Triliun MBG Disebut dari Anggaran Pendidikan

Ia menambahkan, PDI Perjuangan akan terus mengawal pelaksanaan program nasional agar benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya siswa penerima MBG.